Selasa, 21 Januari 2020

Menanti Ketegasan Pemprov Jabar untuk Pencemar Kali Bekasi

- 15 Agustus 2019, 17:29 WIB
ALIRAN Kali Bekasi menghitam dan banyak sampah mengambang di atasnya, Kamis, 15 Agustus 2019. Penanganan atas kondisi pencemaran yang telah lebih dari sebulan terjadi ini menunggu sikap tegas Pemprov Jabar. */RIESTY YUSNILANINGSIH/PR

BEKASI, (PR).- Pemerintah Kota Bekasi menantikan ketegasan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menangani kasus pencemaran yang terjadi pada Kali Bekasi selama sebulan terakhir. Ketegasan Pemprov Jabar sangat dinantikan karena Pemkot Bekasi tidak dapat melakukan langkah penindakan sendiri, mengingat aliran Kali Bekasi berhulu dari Sungai Cikeas dan Sungai Cileungsi di Kabupaten Bogor.

“Apalagi hilirnya Kali Bekasi juga sampai ke Kabupaten Bekasi, jadi kasusnya ini sudah lintas wilayah, domainnya sudah regional, sehingga Pemprov Jabar yang kami tunggu respon tegasnya,” kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Kamis, 15 Agustus 2019.

Tercemarnya Kali Bekasi akibat limbah, sudah terjadi sejak pertengahan Juli 2019. Akibat tercemar limbah, aliran Kali Bekasi berubah menjadi hitam pekat. Bahkan di permukaan atasnya pun, terlihat seakan ada lapisan minyak yang tidak menyatu dengan air. Selain itu, aneka jenis sampah juga mengambang di atas permukaannya.

Pada awal temuan tercemarnya Kali Bekasi ini, sebenarnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi sudah turun ke lapangan bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor bersama Komunitas Peduli Sungai Cikeas dan Cileungsi yang pertama kali melaporkan temuan ini. Sampel dari hulu Kali Bekasi di Sungai Cileungsi pun sudah diambil untuk diteliti. Namun hingga saat ini masih tidak ada kepastian seputar tindak lanjutnya. Bahkan kondisi Kali Bekasi pun tidak kunjung membaik.

“Yang ada justru semakin parah, karena tidak hanya warna airnya yang berubah, tapi di sekitar hulu Kali Bekasi, bau limbahnya sangat menyengat. Warga sekitar banyak yang mengeluh karena bau menyengat ini mengganggu kelancaran pernafasan,” ucap Ketua KP2C Puarman.

Menurut Rahmat, keluhan ini harusnya segera direspon Pemprov Jabar. Sebab dampak dari pencemaran ini melibatkan banyak pihak di tiga wilayah, yakni Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi.

“Memang Pemkot Bekasi sudah menjalin kerja sama penindakan pencemar lingkungan dengan Polrestro Bekasi Kota juga Kodim 0507/Bekasi serta Kejaksaan Negeri Bekasi. Namun karena sumber polutannya di luar wilayah Kota Bekasi, kami tidak bisa bertindak dan harus Pemprov Jabar yang merespon keluhan ini dengan mengambil langkah nyata,” katanya.

40 perusahaan diperiksa ulang

Terpisah, Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho menyatakan pihaknya akan segera turun ke lapangan guna memeriksa situasi pencemaran ini.

“Saat terjadi pencemaran tahun 2018, kami sudah memeriksa sekitar 40-an perusahaan yang berdiri di sepanjang bantaran Sungai Cileungsi. Dari jumlah tersebut, dua perusahaan kami rekomendasikan untuk ditindak pidana, satu perusahaan ditindak secara administratif, serta 17 lainnya diminta melengkapi dokumen penanganan limbahnya,” katanya.

Halaman:

Editor: Siska Nirmala

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Jawa Barat Network

X