Senin, 24 Februari 2020

Evaluasi Pemilu 2019 di Majalengka, Masyarakat Lebih Suka Politik Transaksional Dibandingkan Adu Gagasan dan Membangun Komitmen

- 1 Agustus 2019, 11:08 WIB
KPU Majalengka melakukan rapat evaluasi kampanye pemilu 2019 bersama partai politik peserta pemilu, Bawaslu, TNI, dan Polri di kantor KPU Majalengka, Rabu, 31 Juli 2019. Hasil evaluasi memperlihatkan kecenderungan masyarakat yang lebih menyukai politik transaksional.*/TATI PURNAWATI/KC

MAJALENGKA, (PR).- Adu gagasan, adu program, serta membangun komitmen dengan calon pemilih bukan menjadi metoda kampanye pemilihan umum (pemilu) di Kabupaten Majalengka tahun 2019. Masyarakat ternyata lebih memilih politik transaksi materi dengan calon yang dipilihnya.

Hal tersebut mengemuka saat evaluasi kampanye pemilu 2019 yang diselenggarakan KPU Majalengka di Aula KPU, Rabu, 31 Juli 2019. Evaluasi dihadiri sejumlah perwakilan dari partai politik, kepolisian, TNI, serta Bawaslu.

Ketua KPU Majalengka, Agus Syuhada, mengungkapkan, evaluasi dilakukan untuk melihat bagaimana pola kampanye dilakukan saat pemilu legiskatif dan pemilu presiden. Evaluasi dilakukan agar ke depan bisa dilakukan lebih baik lagi. Apalagi, tahun 2022 dan 2023, akan ada agenda politik lagi.

“Sebuah teori menyebutkan, kampanye itu adalah adu gagasan, adu komitmen. Bagaimana  orang atau para calon yang akan dipilih bisa memengaruhi masyarakat pemilih,  supaya bisa memberikan pengaruh besar dan bisa memikat pemilih kemudian membagi satu positioning hingga orang bisa berada dalam posisi teratas pilihan masyarakat,” ungkap Agus, seperti dilaporkan Tati Purnawati dari Kabar Cirebon.

Ditambahkannya, kampanye secara teoritis adalah bagaimana seseorang bisa memperkuat diri dan meyakinkan pemilih. Keyakinan yang dibangun adalah bahwa dirinya sebagai pemikir dan mampu menjadi pemberi solusi atas persoalan yang terjadi di masyarakat.

Ternyata, menurut Agus, berdasarkan hasil evaluasi, teori itu tidak bisa diterapkan di masyarakat. Alasannya, masyarakat lebih banyak yang tertarik dengan politik transaksi.

“Hal ini saya ungkapkan berdasarkan keterangan dari para calon dan mereka yang duduk di partai politik. Semua teori akhirnya menjadi usang. Kampanye antisara, anti-uang, dan antihoax masih menjadi kendala,” ungkap Agus.

Persoalan-persoalan tersebut, menurut Agus, masih menjadi kendala bagi KPU yang menghendaki demokrasi bisa berjalan bersih. KPU ingin menjaga agar uang tidak lagi merajai politik transaksi namun diharapkan orang yang dipilih masyarakat adalah mereka yang memiliki gagasan kuat, komitmen yang kuat, serta mampu memberi solusi yang tepat dan cepat bagi masyarakat.

Parpol pun malah meminta uang dibandingkan alat peraga yang disediakan KPU

Halaman:

Editor: Vebertina Manihuruk

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X