Belum Semua Caleg Terpilih di Majalengka Laporkan LHKPN

- 30 Juli 2019, 21:15 WIB
Logo Kabupaten Majalengka/DOK. PR

MAJALENGKA, (PR).- Hampir separuh calon anggota DPRD terpilih di Kabupaten Majalengka periode 2019-2024 belum menyetorkan daftar harta kekayaan atau Laporan Harta Kekayaan penyelenggara Negara (HKPN) kepada KPUD Majalengka dan KPK sesuai pasal 5 UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang bersih dan bebas dari KKN.

Menurut keterangan Ketua KPUD Majalengka Agus Syuhada, hingga Selasa, 30 Juli 2019, baru ada 26 calon anggota dewan yang menyerahkan LHKPN dari jumlah 50 orang calon anggota dewan. Mereka harus sudah menyerahkan LHKPN sebelum pelantikan dilaksanakan nanti.

Berdasarkan data yang dimiliki KPUD Majalengka mereka yang sudah menyampaikan LHKP adalah dua calon anggota dewan dari Partai Demokrat yang menyampaikannya pada 17 Mei lalu, 5 calon anggota dewan dari PAN dan Partai Nasdem yang menyampaikannya pada 25 Mei 2019, akhir Juni lalu dari Gerindra dan PPP, serta pertengahan bulan Juli ini calon dewan dari dua partai politik masing-masing PKS dan PKB. 

“Himbauan sudah dikirim ke semua partai politik, sebelum penetapan caleg terpilih oleh KPUD Majalengka dan pelantikan nanti, mereka harus sudah melaporkan LHKPN,” ungkap Agus.

Mereka yang belum melaporkan diantaranya adalah caleg terpilih dari Partai PDIP pemenang kursi terbesar serta caleg terpilih dari Partai Golkar. 

loading...

Wakil Rektor I yang juga Dosen Pascasarjana Universitas Majalengka Diding Bajuri mengatakan, sikap  anggota dewan baik DPR ataupun DPRD terpilih yang belum menyerahkan LHKPN menunjukan itikad yang kurang positif dan bertentangan dengan peraturan serta harapan publik tentang kejujuran, keterbukaan serta akuntabilitas publik para pejabat negara.

“Sikap tersebut secara tidak langsung sudah kontra reformasi yang semestinya mereka tegak luruskan.” ungkap Diding.

Menurutnya, suatu kondisi yang sangat ironis ditunjukan oleh para calon anggota dewan terhormat jika memang demikian, mereka telah melupakan amanat serta harapan konstituennya. Pada prinsipnnya seluruh konstituen yang memilih mereka berharap agar anggota dewan terpilih adalah mereka yang benar benar memiliki peribadi yang kapabel dan akuntabel serta memegang teguh amanah rakyat,  jika tidak, maka dikhawatirkan akan menimbulkan mosi tidak percaya (distrust) masyarakat terhadap kinerja DPR, DPRD secara institusional.

“Berdasarkan informasi yang kami miliki,  terdapat sekitar 30 persen calon anggota legislatif (caleg) se-Indonesia yang terpilih mereka belum menyerahkan bukti LHKPN, hal tersebut dapat mengancam penundaan pelantikan,” tambah Diding.

Halaman:

Editor: Eva Fahas


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

Fix Padang

Mengenang 118 Tahun Bung Hatta

13 Agustus 2020, 00:06 WIB
X