Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya Sisakan Ironi, Dua SD Masih Rusak Berat

- 26 Juli 2019, 08:51 WIB
SEJUMLAH siswa melintasi ruang kelas yang rusak SD Negeri Puspasari, Kampung Cipari, Desa Sundawenang, Kecamatan Salawu, Rabu (24/7/2019). Rusak karena gempa, bangunan sekolah tersebut tak kunjung diperbaiki.*/BAMBANG ARIFIANTO/PR

TEPAT Jumat, 26 Juli 2019, Kabupaten Tasikmalaya merayakan hari jadi ke-387 tahun. Rangkaian acara memperingati momen tambah umur itu telah dilaksanakan jauh sebelum hari ulang tahunnya.

Berbagai festival kesenian, pameran produk unggulan daerah, dan helaran tradisional ditampilkan. Area depan Kantor Bupati Tasikmalaya di Singaparna pun disulap dengan berbagai hiasan disertai foto-foto tokoh-tokoh dan pejabat Tasikmalaya dari masa ke masa.

Di tengah kemeriahan dan kegembiraan hari jadi, dua sekolah dasar di wilayah Kecamatan Salawu justru bernasib muram. SDN 3 Salawu di Desa Karangmukti misalnya, sejumlah siswa belajar di musala sekolah lantaran sekolah kekurangan kelas.

Pun demikian di SDN Puspasari di Desa Sundawenang, siswa belajar dengan ancaman bangunan ambruk karena tak diperbaiki setelah rusak pascagempa beberapa tahun lalu. Sebagian muridnya terpaksa belajar di teras sekolah.

Kerusakan sekolah yang minim tersentuh perbaikan menuai sorotan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jabar. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jabar Haneda Sri Lastoto menduga ada praktik maladministasi dalam persoalan buruknya penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya

loading...

Pemkab Tasikmalaya, Pemprov Jabar dan pemerintah pusat ditengarai melakukan maladministasi dalam persoalan tersebut. "‎Karena pengabaiannya sudah begitu lama. Ini harus dicek," kata Haneda saat dihubungi Pikiran Rakyat, Kamis, 25 Juli 2019.

Haneda merujuk kerusakan bangunan SDN Puspasari yang tak tersentuh perbaikan selepas gempa pada 2017 lalu. Ia menegaskan, pengabaian yang terjadi harus dipertanggungjawabkan. Kondisi itu membuat siswa dan guru melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan ancaman keselamatan jiwa lantaran ruangan kelas tersisa telah lapuk dan rusak.

"Kalau mau dilihat dari perspektif (pelayanan publik), sanksi jauh lebih berat karena sudah membahayakan keselamatan jiwa," tuturnya.

Pejabat pemerintah yang terbukti mengabaikan dan melalaikan kerusakan sarana pendidikan bisa dipecat secara tidak hormat. Apalagi, pihak sekolah telah melaporkan kerusakan dan kondisi mengenaskan kepada Pemkab tanpa adanya tindak lanjut atau realisasi perbaikan.

Halaman:

Editor: Endah Asih


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X