Senin, 24 Februari 2020

Kembalikan Fungsi DAS Jatiluhur, 70 Bangunan Liar di Bekasi Barat Dibongkar

- 25 Juli 2019, 21:10 WIB
SEKITAR 70 unit bangunan liar di Kecamatan Bekasi Barat dibongkar paksa, Kamis, 25 Juli 2019, karena berada di DAS Jatiluhur yang ingin disiapkan untuk pengendalian banjir. Pembongkaran itu sempat diwarnai kericuhan saat warga melakukan penolakan karena menilai Pemkot Bekasi tidak menyosialisasikan rencana pembongkaran.*/RIESTY YUSNILANINGSIH/PR

BEKASI, (PR).- Sekitar 70 unit bangunan liar yang berdiri di atas lahan negara di Jalan Bougenvile Raya RT 1 RW 11 Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, dibongkar paksa, Kamis, 25 Juli 2019. Pembongkaran dilakukan petugas gabungan dari Pemerintah Kota Bekasi.

Pembongkaran itu sempat diwarnai kericuhan saat warga melakukan penolakan. Warga mengatakan, Pemkot Bekasi tidak menyosialisasikan rencana pembongkaran.

"Surat Peringatan 1-2-3 turun sangat cepat dalam kurun tiga pekan. Itu pun tidak semua warga menerimanya, lalu hari ini alat berat datang untuk membongkar bangunan yang masih ditempati," kata perwakilan warga, Ricky Pakpahan.

Menurut Ricky, warga telah menempati lahan tersebut selama puluhan tahun. Selama menempatinya, tidak pernah ada larangan atau teguran dari pemerintah setempat.

"Tahu-tahu sekarang langsung dibongkar dengan sosialisasi minim sehingga warga banyak yang tidak bersiap, apalagi sampai memikirkan harus pindah ke mana," katanya.

Kepala Bidang Pengendalian Ruang Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Ashari, mengatakan, pendataan 70 bangunan liar yang ada di atas tanah pengairan milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah dilakukan sejak Januari 2019. Melalui surat dari Sekjen Kemen PU-Pera Nomor PS 0301-Sb/211 pada 17 Mei 2019, lahan seluas 7.900 meter persegi tersebut harus dikembalikan fungsinya pada Perum Jasa Tirta II.

“Tanah ini milik negara yang akan diserahoperasikan pada PJT II. Melalui surat permohonan bantuan PU-Pera, kami bongkar bangunan yang ada di lahan tersebut,” katanya.

Lahan dikosongkan demi program pengendalian banjir DAS Jatiluhur

Ashari mengatakan, rata-rata warga telah memanfaatkan lahan tanpa izin selama 20 hingga 23 tahun. Namun, saat ini pemerintah akan memanfaatkan lahan tersebut untuk pengendalian banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Jatiluhur.

Halaman:

Editor: Vebertina Manihuruk

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X