Kendaraan Sangat Banyak, Pajak Masuk ke Sumedang Masih Sedikit

- 19 Juli 2019, 20:01 WIB
FOTO ilustrasi pajak kendaraan.*/ADE BAYU INDRA/PR

Besarnya potensi PAD dari bagi hasil pajak kendaraan ini, dibenarkan Sekretaris Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kab. Sumedang, Rohana. Rohana sendiri mengakui kalau bagi hasil pajak kendaraan itu sangat berkontribusi terhadap PAD Sumedang.

Sebab menurut dia, untuk tahun 2019 ini saja potensi bagi hasil pajak kendaraan dari Dinas Pendapatan (Samsat) Provinsi Jawa Barat untuk PAD Sumedang itu bisa mencapai Rp 37,9 milyar. Dengan rincian, potensi bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp 22,3 miliar, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp 15,6 miliar.

Nilai potensi ini, kata Rohana, dihitung dari jumlah kendaraan bermotor yang kini telah berplat nomor Sumedang, yakni sebanyak 308.757 unit, dengan rincian motor sebanyak 277.965 unit, dan mobil sebanyak 30.792 unit.

"Memang betul potensi PAD dari bagi hasil pajak kendaraan ini masih sangat besar. Kuncinya, ya warga Sumedang harus memiliki kesadaran untuk memutasi kendaraannya supaya berplat nomor Sumedang," kata Rohana, Jumat (19/7/2019).

Berbicara soal upaya, lanjut Rohana, Pemkab Sumedang sendiri sejauh ini telah berupaya seoptimal mungkin untuk mengajak warga Sumedang agar memutasikan atau membalik namakan kendaraannya menjadi pelat nomor Sumedang.

Upaya ini, salah satunya dengan cara menjalin kerjasama dengan pihak Samsat
untuk melakukan sosialisasi terhadap para camat dan kader penggerak pajak yang ada di sumedang

"Sosialisasi ini khusus untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang kendaraannya masih berplat nomor luar Sumedang, agar segera memutasikan kendaraannya ke Sumedang," katanya.

Bukan itu saja, Pemkab juga telah melayangkan surat ke dinas-dinas, kecamatan dan seluruh desa, agar mengalokasikan anggaran untuk biaya pembayaran pajak kendaraan bermotor di inatitusinya, termasuk diminta bantuan untuk mengimbau kepada para pemilik kendaraan supaya bisa membayar pajak tepat waktu. 

"Upaya kita paling hanya sosialisasi dan imbauan saja. Kalau sampai harus menggratiskan biaya mutasi atau balik nama, biayanya dari mana," ujarnya.***

Halaman:

Editor: anef


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X