Minggu, 15 Desember 2019

DPRD Banjar Diperkirakan Punya 7 Fraksi

- 16 Juli 2019, 22:10 WIB
KANTOR DPRD Kota Banjar di Jalan Tentara Pelajar Banjar, Selasa 16 Juli 2019. Jumlah anggota DPRD Banjar masa bakti 2019-2023 mendatang bertambah, dari periode sebelumnya 25 kursi menjadi 30 kursi.*/DEDE IWAN/KABAR PRIANGAN

BANJAR,(PR).- 25 anggota DPRD Kota Banjar masa bakti 2014 - 2019 berakhir 5 Agustus 2019. Antisipasi kekosongan, otomatis rencana pelantikan anggota DPRD Kota Banjar baru (2019 - 2023) hasil Pemilu 2019 harus paling lambat 5 Agustus 2019 mendatang. 

Adapun jumlah calon anggota DPRD Kota Banjar masa bakti 2019-2023 yang akan dilantik dan diambil sumpah mendatang, sebanyak 30 orang. Bertambah 5 orang dari periode sebelumnya, hanya 25 orang. 

Bertambahnya jumlah kursi di DPRD Kota Banjar dari 25 kursi menjadi 30 kursi ini, otomatis jumlah fraksi DPRD Kota Banjar mengalami perubahan.

Menurut Anggota DPRD Banjar, H. Mujamil, jumlah fraksi DPRD Kota Banjar sekarang sebanyak 6 fraksi. Diantaranya, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi Hanura Demokrat (Hade) dan Fraksi Pembangunan Keadilan.

Adapun ketentuan pembentukan fraksi DPRD Banjar, 10 persen dari total kursi DPRD Banjar (30 kursi DPRD Banjar). Alhasil, pembentukan fraksi DPRD Banjar diharuskan memiliki 3 kursi.

"Diprediksi fraksi DPRD Banjar mendatang berjumlah 7 fraksi. Yakni, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi PKS, Fraksi PKB dan fraksi gabungan ," ujar H.Mujamil di Kantor DPRD Kota Banjar, seusai general check up di RSUD Banjar, Selasa 16 Juli 2019.

Dia menjelaskan, general check up kesehatan itu sebagai salah satu persyaratan untuk calon anggota DPRD Banjar hasil Pemilu 2019 yang akan dilantik mendatang. 

"Syaratnya itu, sehat jasmani dan rohani. Saat general check up, dites kejiwaan dan terbebas dari narkoba juga," kata H. Mujamil kepada wartawan Kabar Priangan, Dede Iwan.

Di pihak lain, calon anggota DPRD Kota Banjar terpilih pada Pemilu 2019 masih belum ditetapkan KPU Kota Banjar. Keterlambatan penetapan di Banjar ini sebagai imbas daerah lain, yang melakukan gugatan sengketa permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilu 2019 di Mahkamah Konsititusi (MK) selama ini.


Halaman:

Editor: anef

Tags

Komentar

Terkini

X