Kamis, 20 Februari 2020

Kas Daerah Karawang Defisit Rp 160 Miliar

- 15 Juli 2019, 19:13 WIB
PROSES pelantkan dan pengambilan sumpah jabatan Sekda dan 66 pejabat lainnya dilakukan Bupati Cellica Nurrachadiana, di Plaza Pemkab Karawang, Jumat, 5 Juli 2019.*/DODO RIHANTO/PR

KARAWANG, (PR).- Pemkab Karawang tengah berupaya keras menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar semua program pembangunan yang sudah direncanakan dapat terealisasi. Apalagi, hingga pertengahan Juli ini, pemasukan ke kas daerah dari sektor PAD masih sangat rendah.

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang, Acep Jamhuri, Senin, 15 Juli 2019. "Saat ini APBD Karawang tengah mengalami defisit sekira Rp 160 miliar. Banyak hal yang harus dibayar, tetapi uangnya belum tersedia," ujar Acep.

Menurutnya, kendati nilai APBD Karawang 2019 mencapai Rp 4,2 triliun, namun pada kenyataannya Pemkab Karawang mengalami defisit anggaran dalam tiga tahun terakhir ini. Hal itu terjadi akibat struktur anggaran yang tidak bagus, sehingga tidak semua target pendapatan terpenuhi.

"Kami akan maksimalkan potensi yang ada agar bisa meningkatkan pendapatan. Misalnya pendapatan dari sektor PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang belum semuanya tergali. Saat ini, banyak bangunan yang telah berubah bentuk dan fungsinya, tapi pajaknya masih tetap sama seperti saat pertama mengajukan izin," tutur Acep.

Potensi tersebut, lanjut dia, masih bisa digali dan akan dicoba dimaksimalkan. Dalam waktu dekat pihaknya akan membahas hal itu bersama pihak-pihak terkait lainnya

Menurut Acep ada dua hal penting yang harus segera disikapi sejak dirinya dilantik menjadi Sekda Karawang. Hal pertama adalah terkait peningkatan pendapatan dan berikutnya konsolidasi internal Pemkab Karawang. 

Pendapatan menjadi hal yang utama yang harus segera dibenahi karena dalam tiga tahun terakhir ini Pemkab Karawang kewalahan memenuhi target yang sudah ditetapkan. "Kami masih terpaku dengan pola yang lama, dan itu sudah saatnya diubah. Sebelumnya, kami sangat bergantung pada pendapatan dari BPHTB (biaya pelepasan hak atas tanah dan bangunan). Itu tidak bagus karena masih banyak potensi pendapatan lainnya yang bisa digali, namun dibiarkan begitu saja," kata Acep.

Dijelaskan juga, akibat target pendapatan yang tidak terpenuhi, langkah yang paling mudah dilakukan adalah melakukan pemangkasan anggaran. Namun pemangkasan anggaran bukan merupakan solusi yang cerdas, dan terkesan mencari gampangnya saja. 

Seharusnya, lanjut dia, agar target pendapatan terpenuhi, harus dicari potensi pendapatan yang selama ini belum tergarap. "Itu yang akan kami lakukan. Semua potensi pendapatan akan dioptimalkan. Semua aparatur pemerintahan yang berkaitan dengan pendapatan harus bergerak cepat," katanya.***

Halaman:

Editor: Eva Fahas

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X