DPRD Kabupaten Bekasi Kritik Cara Pemkab Tangani  Dampak Kekeringan

- 14 Juli 2019, 20:53 WIB
WARGA menggerubuti pos penampungan air di Desa Sirnajati Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi, Jumat 12 Juli 2019. DPRD Kabupaten Bekasi mengkritik langkah Pemkab Bekasi yang menanggulangi kekeringan dengan hanya mengirim air bersih. Padahal Rp 85 miliar telah dianggarkan untuk membangun saluran air langsung ke rumah warga.8/ TOMMI ANDRYANDY/PR

CIKARANG, (PR).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi mengkritik pola penanggulangan bencana kekeringan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bekasi bagi warga di Kecamatan Cibarusah. Pemkab lebih memilih langkah instan dengan cara mengirim air daripada membangun infrastruktur saluran air.

Padahal, anggaran Rp 85 miliar telah dialokasikan untuk membangun saluran air yang terhubung hingga ke pemukiman warga, khususnya di Cibarusah. Namun, anggaran tersebut tak kunjung digunakan.

“Terus terang saya menyayangkan sikap Pemkab yang justru hanya mengirim air, mengirim air, dan mengirim air terus. Itu kekeringan tiap tahun, tapi tidak ada solusi berkesinambungan. Ini ada anggarannya tapi tidak digunakan. Malah terus saja kirim air bukannya kirim solusi,” ucap Anggota Komisi III, Cecep Noor kepada “PR”, Minggu 14 Juli 2019.

Cecep mengaku kerap menerima keluhan dari warga, khususnya di Cibarusah, tentang kekeringan yang terus melanda. Kemudian, air bersih yang dikirimkan pemkab melalui BPBD Kabupaten Bekasi tidak banyak membantu. “Itu air dikirim, sehari-dua hari juga habis. Belum lagi kiriman air tidak menjangkau seluruh warga di sana,” ujar anggota dewan dari daerah pemilihan I, yang salah satunya meliputi Kecamatan Cibarusah ini.

Diungkapkan Cecep, dirinya mengaku heran kepada pemkab karena hanya melakukan langkah instan. Padahal, kata dia, pada APBD 2019 telah dianggarkan Rp85 miliar untuk membangun saluran air ke warga di daerah kekeringan. Anggaran itu disiapkan melalui penyertaan modal kepada PDAM Tirta Bhagasasi. Ironisnya, lanjut Cecep, penyertaan modal itu diajukan oleh pihak eksekutif namun tak kunjung dieksekusi.

loading...

Saluran air bersih

Anggota Dewan Nyumarno mengatakan, anggaran Rp 85 miliar itu disiapkan untuk membangun saluran air bersih bagi 2.000 kepala keluarga berpenghasilan rendah. Sebanyak 1.000 kepala keluarga di antaranya yakni mereka yang bermukim di tiga desa di Cibarusah, yakni Ridhogalih, Ridhomanah dan Sirnajati. Ketiga desa itu menjadi yang paling parah dilanda kekeringan.

“Sebanyak 1.000 bagi warga Cibarusah dan sisa 1.000 lagi disebar di seluruh Kabupaten Bekasi yang berpenghasilan rendah. Itu pemasangannya dilakukan oleh PDAM Tirta Bhagasasi, gratis. Itu disiapkan melalui penyertaan modal yang salah satu tujuannya untuk membantu agar saat kekeringan, warga tidak kekurangan air,” ucap dia.

Penyertaan modal itu dianggarkan melalui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Perda nomor 4 tahun 2015 tentang Penyertaan Modal terhadap PT Tirta Bhagasasi.

Namun, anggaran itu rupanya tidak bisa diserap karena raperda tersebut tak kunjung dilembardaerahkan. Padahal, regulasi yang rampung dibahas pada 2018 itu sudah mendapat koreksi dari Pemerintah Provinsi Jabar.

Halaman:

Editor: ella yuniaperdani


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X