Senin, 9 Desember 2019

Festival Budaya Sunyaragi Cirebon Berikan Rekomendasi Kebudayaan

- 1 Juli 2019, 21:25 WIB
PENGUNJUNG melihat-lihat baju besi Portugis koleksi Museum Pusaka Keraton Kasepuhan yang dipamerkan di ajang Festival Budaya Sunyaragi, di Taman Air Goa Sunyaragi Kota Cirebon Kamis, 27 Juni 2019. Untuk pertama kalinya, pemerintah mengucurkan dana alokasi khusus (DAK) untuk museum dan taman budaya. Dana operasional yang totalnya senila Rp 129 miliar dialokasikan untuk 111 museum yang tersebar di seluruh Indonesia. DAK dikucurkan karena banyak museum yang kondisinya memprihatinkan.*/ ANI NUNUNG ARYANI/PR

CIREBON, (PR).- Festival Budaya Sunyaragi (FBS) menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk pemerintah pusat dan daerah. Rekomendasi itu utamanya supaya sektor kebudayaan mendapat perhatian yang signifikan, sesuai dengan visi dan misi pemerintahan Presiden Joko Widodo.

FBS telah berlangsung selama lima hari sejak Rabu, 26 Juni 2019 hingga Minggu, 30 Juni 2019 di Taman Air Goa Sunyaragi. FBS telah ditutup Sultan Sepuh XIV Keraton Kasepuhan Pangeran Raja Adipati Arief Natadiningrat Minggu, 30 Juni 2019, malam.

FBS yang rencananya akan menjadi agenda tahunan itu telah menampilkan sejumlah pagelaran seni dan budaya. FBS juga dimeriahkan dengan pameran koleksi berharga 11 museum yang ada di Indonesia.

Menurut Sultan Arief, rekomendasi yang dihasilkan FBS memanfaatkan momen penyusunan kabinet baru. Ia sangat berharap sektor kebudayaan mendapat perhatian yang signifikan sehingga hal yang sangat mendesak untuk dilakukan yakni peningkatan anggaran kebudayaan.

Saat ini, katanya, anggaran kebudayaan tidak dialokasikan secara khusus. "Sangat kecilnya anggaran kebudayaan itu melanggar visi dan misi pemerintah sendiri. Kami minta anggaran kebudayaan ditingkatkan. Tidak perlu terlalu tinggi, naik jadi satu persen saja, sudah lebih dari cukup," katanya.

Rekomendasi lainnya adalah revitalisasi museum keraton se-nusantara yang saat ini rata-rata kondisinya sangat menyedihkan, baik fisik, manajemen, maupun tata kelolanya. Agar revitalisasi museum keraton se-nusantara bisa optimal, pemerintah pun harus mengubah sistem anggarannya.

Menurut Arief, dengan sistem anggaran saat ini, keraton atau museum keraton harus bersertifikasi pemerintah untuk bisa mendapat kucuran anggaran perbaikan. Sementara, keraton adalah lembaga adat yang memiliki struktur sendiri dan tidak di bawah struktur pemerintah.

"Waktu bertemu dengan Pak Jokowi beberapa waktu lalu, saya sudah menyampaikan uneg-unegnya kepada beliau. Pak Presiden berjanji akan ada terobosan untuk mengatasi masalah itu," paparnya.


Halaman:

Editor: Vebertina Manihuruk

Tags

Komentar

Terkini

X