Rabu, 1 April 2020

Sistem Zonasi SMP Dikeluhkan Warga Bekasi

- 18 Juni 2019, 15:53 WIB
PENDAFTAR mengantre verifikasi berkas pendaftaran melalui jalur zonasi di SMPN 9 Kota Bekasi, Selasa, 18 Juni 2019. Aturan zonasi pada PPDB tahun ini dikeluhkan warga yang domisilinya jauh dari sekolah negeri.*/RIESTY YUSNILANINGSIH/PR

BEKASI, (PR).- Jalur zonasi pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat SMP di Kota Bekasi dikeluhkan warga yang tinggal jauh dari unit SMP negeri. Masuk ke SMP swasta juga tidak menjadi pilihan karena sejumlah pertimbangan.

Seperti disampaikan Wasli, warga Pondok Gede Permai, Kecamatan Jatiasih. Ditemui di sela verifikasi berkas di SMPN 9, ayah dua orang anak tersebut mengaku pesimistis, anak bungsunya bisa mendapatkan kursi di sekolah negeri yang dituju.

"Setelah dihitung, jarak rumah ke sekolah ini lebih dari 1 kilometer. Sementara di sekitar SMPN 9 banyak sekali SDN yang kemungkinan besar siswanya juga mendaftar ke sini, jadinya agak pesimistis anak saya bisa diterima, tapi tetap dicoba, siapa tahu bisa," katanya, Selasa, 18 Juni 2019.

Kalaupun harus mempersiapkan sekolah pilihan kedua, Wasli merasa peluangnya lebih tipis lagi. Sebab jarak dengan rumahnya jadi lebih jauh lagi sehingga persaingan pun kian sulit.

Menurut dia, kebijakan baru yang menitikberatkan jarak sebagai penentu penerimaan siswa sangatlah merugikan bagi warga seperti dirinya yang tinggal jauh dari keberadaan SMP negeri.

loading...

"Lebih baik seperti dulu, penerimaan berdasarkan nilai, jadi ada acuan sekolah yang dituju disesuaikan dengan capaian nilai ujian anak. Kalau berdasarkan jarak seperti sekarang ini sulit mempertimbangkan peluangnya," katanya.

Wasli menambahkan, hingga saat ini dirinya masih berorientasi pada sekolah negeri sebagai tujuan anak-anaknya menuntut ilmu. Adapun sekolah swasta tidak menjadi tujuan utama karena kualitas pendidikan yang ditawarkan jauh berbeda. "Sekalipun berkualitas baik, orang tua harus berkontribusi banyak juga untuk biaya pendidikannya," katanya.

Wasli berharap ke depan pemerintah bisa memperbaiki sistem PPDB. Kalau perlu, dikembalikan ke pertimbangan nilai sebagai prasyaratnya. "Atau perbanyak kehadiran SMP negeri di lingkungan dengan penduduk padat agar semua terfasilitasi," katanya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah mengatakan tahun ini pihaknya merealisasikan kehadiran enam unit SMP negeri baru. Namun meski telah menambah enam unit sekolah baru, daya serap SMP negeri di Kota Bekasi masih terbilang minim.

Halaman:

Editor: Eva Fahas

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X