Pembangunan Pasar Leles Mangkrak, DPRD Harus Bentuk Pansus

- 13 Juni 2019, 09:34 WIB
PEMBANGUNAN Pasar Leles mangkrak dan merugikan negara.*/AEP HENDY/KABAR PRIANGAN

GARUT, (PR).- Setelah menemukan adanya indikasi kerugian uang negara dalam proyek pembangunan Pasar Leles, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI didesak untuk segera melakukan audit khusus. Beberapa pihak menemukan indikasi kerugian uang negara dalam proyek pembangunan pasar tersebut jauh lebih besar dari hasil temuan yang disampaikan BPK yang menyebutkan kerugian negara hanya Rp 800 juta.

Ketua Badan Pakar Pusat Informasi dan Studi Pembangunan (PISP), Hasanuddin, menyampaikan pihaknya mencium adanya kerugian negara yang lebih besar dalam proyek pembangunan Pasar Leles yang menelan anggaran hingga Rp 26 miliar tersebut dari sekadar hasil temuan yang telah disampaikan BPK. Oleh karenanya Hasanuddin mendesak BPK harus melakukan  audit khusus dalam kasus dugaan penyimpangan anggaran proyek pembangunan pasar itu.

"Audit khusus ini menurut hemat kami sangat perlu dilakukan mengingat proyek Pasar Leles ini adalah proyek gagal. Sampai saat ini penerima manfaatnya yakni para pedagang Pasar Leles belum bisa menikmatinya akibat pembangunannya yang mangkrak," ujar Hasanuddin, Rabu 12 Juni 2019.

Ia menilai, terdapat perbedaan yang mencolok antara kasus pembangunan Pasar Leles dengan pembangunan Puskesmas yang diakui Bupati Garut, Rudy Gunawan, sangat mengecewakan hasilnya. Meski dianggap mengecewakan, akan tetapi pembangunan Puskesmas bisa terselesaikan dan manfaatnya telah dapat dirasakan masyarakat. 

Lain halnya dengan proyek pembangunan Pasar Leles yang menurut Hasanuddin telah gagal karena sampai batas waktu yang telah ditentukan masih belum selesai. Bahkan saat ini proyek tersebut ditinggalkan begitu saja oleh pemborongnya hingga menimbulkan kerugian bagi para pedagang.

loading...

"Dalam pernyataannya selama ini bupati terkesan hanya menyoroti pembangunan Puskesmas yang dinilainya gagal karena tak sesuai yang diharapkan. Padahal pembangunan Pasar Leles 
jauh lebih parah karena hingga saat ini belum terselesaikan bahkan ditinggalkan dalam kondisi tak menentu oleh pemborongnya," katanya.

Data awal

Pelaksanaan audit khusus terhadap proyek pembangunan Pasar Leles oleh BPK, menurut Hasanuddin, juga diperlukan untuk memudahkan aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab secara hukum atas gagalnya proyek tersebut. Laporan BPK saat ini bisa jadi data awal untuk aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan itu dinilainya sudah cukup.

Audit khusus terhadap salah satu proyek pembangunan sendiri, tambahnya, bisa dilakukan BPK atas dasar permintaan aparat hukum atau masyarakat. Audit ini perlu dilakukan guna menelusuri lebih jauh berbagai dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan proyek dan juga menghitung kerugian negara yang terjadi dari proyek tersebut. 

Hasanuddin menyebutkan, adanya indikasi penyelewengan dalam proyek pembangunan Pasar Leles yang telah menimbulkan kerugian uang negara cukup besar ini juga harus mendapat perhatian pihak Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Garut. Dewan harus secepatnya merespons adanya temuan indikasi tersebut dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai kewenangan yang dimilikinya.

Halaman:

Editor: anef


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X