Selasa, 2 Juni 2020

Revitalisasi Pasar Leles Garut Rugikan Negara Rp670 Juta Lebih

- 12 Juni 2019, 11:52 WIB
KONDISI Pasar Leles Kabupaten Garut yang pembangunannya terbengkalai dan berpotensi merugikan negara hingga ratusan juta rupiah.*/AGUS SOMANTRI/GM

GARUT, (PR).- Proyek revitalisasi Pasar Leles senilai Rp26 miliar pada tahun 2018 berpotensi merugikan negara hingga kurang lebih Rp800 juta. Potensi kerugian negara tersebut didapat dari laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kerugian negara Rp670 juta lebih, ditambah denda-denda jadi kurang lebih Rp800 juta,” ujar Bupati Garut, Rudy Gunawan, Selasa, 11 Juni 2019. Pelaksana proyek dikatakannya harus membayar potensi kerugian negara tersebut dengan batas waktu 60 hari. Jika tidak juga dibayarkan, maka bisa dikenai pidana.

Rudy mengakui, dalam proyek pembangunan Pasar Leles, Pemkab Garut sangat dirugikan. Selain potensi kerugian negara, Pemkab juga dirugikan dalam sisi waktu karena pembangunan sampai saat ini belum selesai. 

Karenanya, Rudi mengaku kecewa dengan pemenang tender proyek pembangunan pasar Leles yang menurutnya ternyata tidak punya modal. Ke depan, dirinya pun akan lebih selektif memilih pelaksana pekerjaan. 

“Kebanyakan (pemborong), mereka itu di subkontraktorkan. Makanya ke depan, kita ada klausul kalau di subkon-kan, kita tidak akan bayar,” katanya, seperti diberitakan Agus Somantri dari Galamedia.

Selain pembangunan Pasar Leles, Rudy juga mengaku kecewa dengan pembangunan puskesmas dan sejumlah proyek lainnya di Kabupaten Garut. Bahkan ia menyebutkan, seluruh pembangunan puskesmas gagal total. “Pembangunan semua puskesmas itu enggak benar, Hampir 100 persen puskesmas itu enggak benar,” ucapnya.

Menurut Rudy, berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, kondisi bangunan puskesmas tidak sesuai dengan harapan. “Saya sudah berkeliling ke semua daerah, terus lihat puskesmasnya, semuanya enggak bener. Pintunya saja pakai papan. Hampir semua puskesmas enggak benar,” ujarnya.

Rudy pun sangat menyesalkan buruknya proyek pembangunan di Garut karena dampaknya luas di tengah masyarakat. Pembangunan menjadi terlambat sehingga tidak secepatnya bisa dinikmati masyarakat. “Enggak tahu kenapa, ya, kinerja ini terus menurun,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Rudy juga mengungkapkan adanya temuan BPK di sejumlah dinas. Menurutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan berkas dan fisik di lapangan, pada tahun 2018 BPK telah menemukan kerugian negara dari sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Garut sebesar Rp1,8 miliar.

Halaman:

Editor: Vebertina Manihuruk


Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X