Pemkab Bekasi Rekomendasikan Pembangunan Pura di Sukatani Kabupaten Bekasi Ditunda

- 9 Mei 2019, 22:39 WIB
TULISAN di jalan yang menyatakan aksi penolakan pembangunan pura. Padahal, rumah ibadat agama Hindu itu memang belum tersedia di Kabupaten Bekasi.*/TOMMY ANDRYANDY/PR

CIKARANG, (PR).- Pemerintah Kabupaten Bekasi merekomendasikan rencana pembangunan pura di Desa Sukahurip, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, ditunda. Panitia pembangunan diminta menghentikan aktivitas dan fokus berkomunikasi dengan masyarakat secara intensif.

Kepala Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik Kabupaten Bekasi, Ahmad Kosasih, mengatakan, penundaan dilakukan untuk menjaga kondusivitas lingkungan sekitar. Apalagi, saat ini situasi pasca pemilu 2019 masih menghangat.

“Kami sudah mengadakan pertemuan langsung dengan pihak kecamatan, tokoh masyarakat dan panitia pembangunan. Masyarakat kami minta cooling down, karena saat ini kondisinya tidak memungkinkan. Terlebih segala sesuai saat ini dikaitkan dengan isu politik. Kemudian pada pemohon agar tidak melanjutkan dulu, di-pending dulu sampai kondusif,” kata dia saat ditemui “PR” di Kompleks Perkantoran Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Kamis, 9 Mei 2019.

Penundaan itu, kata dia, dilakukan untuk menurunkan suhu di lingkungan sekitar pembangunan. Untuk itu, pada masa penundaan ini, panitia diminta terus melakukan komunikasi dengan masyarakat.

“Silakan komunikasi lebih intensif dengan masyarakat, karena kalau pemerintah sifatnya memenuhi, tidak ada masalah, yang penting masyarakat kan mintanya dipenuhi persyaratannya yang berlaku. Makanya kami imbau pada panitia pembangunan, sambil memenuhi persyaratan banyak komunikasi pada masyarakat,” ucapnya.

loading...

Diungkapkan Kosasih, persyaratan pembangunan rumah ibadah itu sebenarnya telah mulai diajukan oleh panitia. Hanya saja, pengajuan baru mencapai permohonan rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bekasi.

“Dia baru mengirimkan pada FKUB, dan FKUB sudah membentuk tim tapi belum turun ke lapangan. Pengajuannya itu rumah ibadah digunakan oleh 90 orang dan harus disetujui 60 warga. Persetujuan masyarakat sudah ada 60 orang, tapi masih ada penolakan,” kata dia.

Permohonan pengajuan pembangunan rumah ibadah, kata Kosasih, diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 6 tahun 2016 tentang Pembinaan Ketertiban dalam Rangka Pembangunan Rumah Ibadah. Selain itu, ada juga persyaratan izin mendirikan bangunan dengan rekomendasi dari kepala desa, kecamatan, KUA setempat, kemudian dari Bupati.

Halaman:

Editor: Vebertina Manihuruk


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X