Senin, 17 Februari 2020

Kasus Gratifikasi Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman Berpotensi Seret Pejabat Lain

- 28 April 2019, 18:50 WIB
PETUGAS KPK melintasi lorong RSUD dr Soekardjo di Jalan Rumah Sakit, Kota Tasikmalaya, Kamis, 25 April 2019. KPK kembali melakukan penggeledahan di Kota Tasikmalaya.*/BAMBANG ARIFIANTO/PR

TASIKMALAYA, (PR).- Kasus gratifikasi Wali Kota Budi Budiman berpotensi menyeret para pejabat pemerintahan Kota Tasikmalaya lainnya. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi0 didorong mengungkap sumber dana suap dan proses pengucuran bantuan pemerintah pusat yang menjadi musabab Budi Budiman berstatus tersangka.

Ketua Beyond Anti Corruption Dedi Haryadi menduga Budi Budiman bukan satu-satunya aktor dalam dugaan gratifikasi Dana Alokasi Khusus 2018 yang disangkakan KPK di Kota Tasikmalaya.

"Korupsi tunggal sudah jarang terjadi, minimal lebih dari satu, tetap melibatkan orang lain," ucap Dedi, Minggu 28 April 2019.

KPK mesti mengungkap kemungkinan adanya peran lain yang dilakukan pejabat Pemerintah Kota Tasikmalaya dan DPRD. "Kalau yang terlibat, menurut saya lebih dari satu, tetapi apakah itu bersalah, harus dilihat lebih lanjut," ujarnya.

KPK bisa memperluas pengusutannya ke sekretaris daerah, asisten Setda, wakil wali kota, kepala-kepala dinas, dan anggota DPRD Kota Tasikmalaya. Soalnya, peruntukan bantuan pemerintah pusat yang diduga mengucur mulus karena gratifikasi Budi Budiman terkait bidang jalan, irigasi, dan rumah sakit rujukan.

"Proyek itu pengguna anggaran kan dinas secara teknis," ujarnya.

Sementara, Sekda menjadi manajernya dengan wali kota sebagai penanggung jawab pelaksanaannya. Peran DPRD bisa ditelisik dari pengetahuannya atas transfer dana yang diperoleh Pemkot Tasikmalaya.

Pada 24-25 April 2019, KPK menggelar serangkaian penggeledahan dari kantor wali kota, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Kesehatan.

Halaman:

Editor: Yusuf Wijanarko

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X