Kamis, 27 Februari 2020

KPK Geledah Kantor Wali Kota Tasikmalaya

- 24 April 2019, 21:26 WIB
PETUGAS KPK berjalan di dekat Ruang Wali Kota Tasikmalaya, Jalan Letnan Harun, Rabu 24 April 2019. KPK menggelendah Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman.*/BAMBANG ARIFIANTO/PR

TASIKMALAYA, (PR).- Setelah sekitar 10 jam menggeledah, petugas Komisi Pemberantasan Korupsi membawa sejumlah koper besar dari Kantor Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman, Rabu petang 24 April 2019.

Para petugas KPK tersebut datang  sekitar pukul 9.00 WIB datang dan melakukan penggeledahan, mereka akhirnya keluar ruang‎an pada pukul 18.30 WIB. P‎enggeledahaan tersebut pun ‎rampung. KPK membawa dua koper hitam besar dan kotak putih dari ruang yang digeledah. Barang-barang tersebut dibawa dan dimasukkan ke dalam mobil-mobil yang telah terparkir di depan gedung balaikota. Tak lama kemudian, sejumlah petugas KPK yang telah melepaskan rompi dengan mulut masih tertutup masker ikut keluar. Sebagian dari mereka menyeret beberapa koper jinjing. Mereka bungkam kendati para pewarta berebut mengambil gambar dan mengikutinya. Tak terlihat, Wali Kota Budi turut di bawa KPK. ‎‎

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan keterlibatan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman terkait pemberian gratifikasi berupa uang kepada Yaya Purnomo, eks Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman, Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI. Budi diduga memberikan gratifikasi uang ratusan juta guna memuluskan penyaluran Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Daerah ke wilayahnya.

Rp 700 juta untuk pengurusan DAK & DID

Peran Budi bahkan disebut jelas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut KPK terhadap Yaya Purnomo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis 27 September 2018. Dalam surat dakwaan 38 halaman yang diperoleh "PR", Budi disebut memberikan uang senilai total Rp 700 juta kepada kepada Yaya untuk mengurusi pengucuran DAK dan DID APBN Tahun Anggaran 2018 untuk Kota Tasikmalaya.

Awalnya, Pemkot mengajukan proposal usulan DAK reguler bidang kesehatan dan keluarga berencana tahun anggaran 2018 untuk tujuh kegiatan dengan total nilai Rp 32.883.725.000,00. Usulan tersebut ditujukan kepada pemerintah pusat melalui surat Wali Kota Tasikmalaya. Kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas diajukan pula Rp 53.730.000.000,00 yang terdiri DAK reguler bidang jalan Rp 47.790.000.000,00, penugasan bidang irigasi Rp 5.940.000.000,00.‎

Selepas pengajuan usul, Budi Budiman bertemu dengan Yaya dan Rifa Surya di Lobi Hotel Arya Duta sekitar Agustus 2017. Rifa adalah Kepala Seksi Perencanaan DAK Fisik II Dirjen Perimbangan Kemenkeu.‎ Budi meminta bantuan Yaya dan Rifa perihal peningkatan DAK 2018. "Atas permintaan tersebut, terdakwa (Yaya) dan Rifa yang mengetahui terlebih dahulu adanya alokasi dana perimbangan untuk daerah menyampaikan adanya dana perimbangan yang bisa dialokasikan di tahun anggaran 2018," tulis surat dakwaan itu. Mereka pun berjanji akan memprioritaskan dana tersebut untuk Pemkot Tasikmalaya. Setelah adanya komitmen pemberian Dana Insentif Daerah kepada Kota Tasikmalaya, Budi memberikan uang senilai Rp 200 juta yang kemudian dibagi Yaya dengan Rifa masing-masing Rp 100 juta.

Yaya kemudian berkomunikasi dengan Puji Suhartono melalu WhatsApp mengenai pelaksanaan commitment fee atas pengurusan anggaran Kota Tasikmalaya. Puji santer diberitakan merupakan pengurus partai yang sama dengan sang wali kota. "Kemudian terdakwa dan Puji Suhartono pergi ke Tasikmalaya untuk menemui Budi Budiman untuk membicarakan masalah commitment fee," tulis dakwaan. Tiba di Tasikmalaya, Yaya langsung pulang ke Jakarta. Sedangkan Puji menemui Budi dan menerima uang senilai Rp 300 juta. Uang tersebut juga dibagi-bagi untuk Yaya, Puji dan Rifa masing-masing Rp 100 juta.

Karena adanya pengurusan dan pengawalan anggaran tersebut, Pemkot Tasikmalaya mendapat pengucuran DAK 2018 yang diperoleh Dinas Kesehatan sekitar Rp 29.989.427.000,00 serta DAK Prioritas Daerah Rp 19.924.000.000,00. Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memperoleh DAK Rp 47.790.000.000,00 untuk bidang jalan. Sekitar April 2018, Yaya dan Puji kembali menemui Budi di Bandung. Dalam pertemuan, Yaya menjelaskan kepada Budi mengenai peluang memperoleh anggaran APBN Perubahan Tahun Anggaran 2018 melalui DAK dan DID. Syaratnya, daerah itu memperoleh hasi audit Badan Pemeriksa Keuangan dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian serta Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban diterima DPRD. Budi kembali memberikan uang senilai Rp 200 juta kepada Yaya dan Puji. Lagi-lagi uang itu lalu dibagi masing-masing Rp 65 juta kepada Yaya, Rifa dan Puji. Kucuran uang senilai Rp 700 juta oleh Budi pun menjerat dirinya dalam perkara tersebut.***

 

Halaman:

Editor: ella yuniaperdani

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X