Rabu, 3 Juni 2020

Proses Hukum Korupsi Dana Hibah Tasikmalaya Antiklimaks, Kini Harapan Ada di Pundak KPK

- 22 April 2019, 18:20 WIB
Korupsi.*/DOK. PR

SINGAPARNA, (PR).- Proses hukum kasus skandal korupsi hibah Kabupaten Tasikmalaya berakhir antiklimaks.

Para terdakwa hanya mendapat vonis ringan tanpa adanya pengembangan perkara. Padahal, kasus tersebut diduga melibatkan banyak pihak termasuk eks bupati hingga pimpinan DPRD.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung mengganjar Sekretaris Daerah Abdul Kodir dengan hukuman 16 bulan penjara serta denda Rp 50 juta subsider 2 bulan penjara dalam putusannya, Kamis 18 April 2019. Tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya adalah 2 tahun penjara.

Sementara itu, para terdakwa lain dipidana 1 hingga 2,6 tahun bui. Vonis Abdul Kodir lebih rendah—kendati disebut sebagai otak kejahatan—daripada terdakwa lain yakni Mulyana dan Setiawan  yang mendapat hukuman masing-masing 2,6 dan 2 tahun penjara dengan peran lapangan sebagai penghubung yayasan.

Abdul Kodir bahkan mendapat jatah uang paling besar dalam kasus tersebut. Putusan itu menuai kekecewaan pegiat antikorupsi. Salah satunya adalah Nandang Suherman, anggota Perkumpulan Inisiatif Bandung dan Dewan Nasional Fitra (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran).

"Tidak mencerminkan semangat pemberantasan korupsi dan kurang peka terhadap rasa keadilan masyarakat," ucap Nandang Suherman, Senin 22 April 2019. Alih-alih hukuman maksimal, Korps Adhiyaksa justru mengajukan tuntutan minimalis.

"Padahal sudah terang benderang praktik penyelewengan kekuasaan begitu terencana," ujar Nandang Suherman.

Jaksa seperti‎ melokalisasi agar kasus sunat hibah">dana hibah  itu tidak merembet ke aktor-aktor lain yang diduga terlibat.

Di sisi lain, ‎hakim juga tak berani mengungkapkan lebih jauh peran aktor tersebut seperti eks Bupati Tasikmalaya yang kini Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum.

Halaman:

Editor: Yusuf Wijanarko


Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X