Senin, 9 Desember 2019

PLTU2 Disebut Kucurkan Uang Miliaran kepada Terdakwa Korupsi, Cirebon Power Layangkan Surat ke Hyundai

- 21 Maret 2019, 19:41 WIB
BUPATI Cirebon nonaktif, Sunjaya Purwadisastra saat menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan L.L.R.E Martadinata, Kota Bandung, Rabu 23 Januari 2019. Dirinya dimintai keterangan oleh Majelis Hakim terkait perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait mutasi jabatan, proyek, dan perizinan di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018 dengan terdakwa terdakwa Gatot Rahmanto./ARMIN ABRUL JABBAR/PR

CIREBON, (PR).- Tidak terima nama PLTU 2 disebut-sebut dalam persidangan perkara jual beli jabatan oleh Bupati Cirebon nonaktif Sunjaya Purwadisastra, Cirebon Power (CP) sebagai konsorsium pemilik PLTU 2, melayangkan surat permintaan penjelasan kepada Hyundai Engineering Corporation (HDEC), soal adanya aliran dana Rp 6,5 miliar ke Sunjaya, yang diduga terkait perijinan.

Menurut Head of Communication Cirebon Power Yuda Panjaitan, permintaan penjelasan dilakukan karena Cirebon Power juga sama kagetnya dengan masyarakat Cirebon, akan fakta yang terungkap di persidangan.

“Kami sudah pertanyakan secara resmi kepada pihak Hyundai. Karena kami sama sekali tidak tahu dan tidak terlibat. Kami juga betul-betul baru tahu dari media yang mengambil sumber dari fakta persidangan. Secara prinsip kami hormati proses persidangan,” jelasnya kepada wartawan Kamis, 21 Maret 2019.

Dikatakan Yuda, CP dan HDEC adalah dua entitas bisnis yang berbeda. CP adalah konsorsium pemilik pembangkit PLTU 2 yang berlokasi di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon. Sedangkan HDEC adalah kontraktor utama yang membangun PLTU 2 sampai bisa dioperasikan nanti, dengan kapasitas 1.000 MW.

Sejak awal proses kontrak dan sebelum proyek berjalan, kata Yuda, CP sudah wanti-wanti kepada kontraktor utama maupun subkontraktor untuk bekerja sesuai dengan prosedur, dan jangan sampai bermain-main atau melanggar perizinan apalagi melanggar hukum. 

“Kami tegaskan sejak awal, bahwa CP adalah konsorsium internasional yang menggunakan pendanaan asing yang juga diawasi konsultan dan lembaga perbankan asing, yang mendukung prinsip clean and good goverment,” paparnya.

Yuda mengungkapkan, sebenarnya untuk sejumlah perijinan seperti ijin lokasi, prinsip, Amdal dan IMB, CP sendiri yang mengurusnya. Termasuk soal pembebasan lahan seluas 195 hektare di Desa Kanci yang merupakan lahan milik Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dilakukan oleh CP.

Lokasi lahan, lanjutnya adalah punya negara atau barang milik negara. “CP melakukan kerja sama peminjaman kepada negara, yang diputuskan oleh Menkeu untuk membangun proyek infrastruktur dengan jangka waktu peminjaman 40 tahun. Sehingga CP melakukan pembayaran kepada negara,” jelasnya.

Namun untuk perijinan lain yang harus diurus selama proses pembangunan, diakui Yuda memang dilakukan oleh HDEC sebagai kontraktor utamanya. “Terus terang kami juga heran, kalau benar Hyundai melakukan hal itu. Selama menjalani bisnis sejak 2007, belum pernah mengalami hal seperti ini,” ucapnya.


Halaman:

Editor: Eva Fahas

Tags

Komentar

Terkini

X