Kamis, 20 Februari 2020

Skandal Dana Hibah Tasikmalaya Mulai Masuk Ranah Penindakan KPK

- 7 Maret 2019, 19:17 WIB
ILUSTRASI korupsi.*/Ist

TASIKMALAYA, (PR).- Kasus skandal korupsi hibah Kabupaten Tasikmalaya mulai masuk ranah penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Korps antirasuah memastikan kasus tersebut laik ditangani divisi penindakannya.

Hal tersebut terungkap dari keterangan pegiat antikorupsi Nandang Suherman pada Kamis, 7 Maret 2019. Nandang yang merupakan anggota Perkumpulan Inisiatif Bandung dan Dewan Nasional FITRA Jakarta dan Dedi Haryadi dari Beyond Anti Corruption melaporkan kasus penyunatan hibah di Kabupaten Tasikmalaya, ke KPK beberapa waktu lalu.

Nandang mengungkapkan, perkembangan kasus itu disampaikan petugas KPK melalui sambungan telefon pada Rabu, 6 Maret 2019.  "KPK menginformasikan bahwa pengaduan sekarang sudah ditangani oleh bidang penindakan," kata Nandang.

Laporan sebelumnya dianalisis terlebih dahulu oleh Korps Antirasuah. Hasilnya, KPK memiliki atensi untuk meneruskan laporan ke bagian Kordinasi, Supervisi dan Penindakan (Kopsurdak). "‎Artinya ada kemajuan dan akan terus dipantau perkembangannya," ucap Nandang.

KPK juga meminta pelapor untuk menunggu perkembangan selanjutnya selepas laporan bergulir ke ranah penindakan. "Jadi prosesnya cukup menggembirakan," ujarnya.

Ia berharap, perkembangan signifkan dengan seiring dengan proses pengadilan Sekretaris Daerah Abdul Kodir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung. Dalam persidangan tersebut muncul-muncul fakta baru di persidangan berupa penetapan hakim yang meminta jaksa menghadirkan Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum dalam persidangan. 

"Semoga ini akan terus berlanjut seiring dengan proses pengadilan Sekda yang memunculkan fakta-fakta baru di persidangan yang dugaan keterlibatan Uu sebagai Bupati (saat kasus terjadi) sangat kuat sekali," ucapnya.

Terkait apakah KPK turun mengawasi proses persidangan, Nandang menyebut petugas yang dihubungi tak menyebutkannya. "Namun KPK menyebutkan bahwa kasus hibah ini ditangani juga oleh aparat penegak hukum lain, cuma aktor yang berbeda yang ditangani KPK," tuturnya.

Dikatakannya, lembaga antikorupsi itu juga belum meminta keterangan atau data tambahan mengenai praktik penyelewengan tersebut. "Mungkin karena (bagian) penindakan merasa cukup, dari sisi bukti sudah dirasakan cukup," ucapnya.

Halaman:

Editor: Yusuf Wijanarko

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X