Kamis, 20 Februari 2020

Soal Kemungkinan Maladministrasi Polda Jabar dalam Kasus Hibah Tasikmalaya, Warga Dipersilakan Melapor

- 13 Februari 2019, 18:50 WIB
Korupsi/CANVA

SINGAPARNA, (PR).- Ombudsman Indonesia Perwakilan Jawa Barat mempersilakan masyarakat melaporkan ketidakpuasannya atas kinerja Kepolisian Daerah Jabar terkait pengusutan dugaan penyelewengan dana hibah Kabupaten Tasikmalaya.

Polda Jabar diminta transparan memberikan informasi perkembangan pengusutan dan alasan belum menindaklanjuti laporan warga terkait pengembangan kasus tersebut.

"Pada prinsipnya, secara kelembagaan, Ombudsman terbuka menerima laporan yang mempertanyakan hal-hal yang bersifat publik, (ketika) masyarakat tidak mendapat jawaban dari instasi pemerintah termasuk lembaga kepolisian," kata Kepala Ombdusman Indonesia Perwakilan Jabar Haneda Sri Lastoto, Rabu 13 Februari 2019.

Masyarakat bertanya

Sejumlah pegiat antikorupsi dan elemen masyarakat Kabupaten Tasikmalaya mempertanyakan kinerja Polda Jabar yang belum mengembangkan penyidikan dugaan korupsi dana hibah 2017.

Polda Jabar bahkan dinilai tebang pilih lantaran hanya menyidik 14 yayasan penerima hibah yang terkena pemotongan dan berujung terjeratnya Sekretaris Daerah Abdul Kodir.

Padahal, masyarakat juga melaporkan yayasan/madrasah lain yang disinyalir ikut terkena penyunatan. Laporan investigasi Pikiran Rakyat belum lama ini juga mendapati bukti adanya tujuh yayasan/madrasah penerima hibah yang dipotong dengan melibatkan beberapa terduga pelaku lapangan hingga pimpinan DPRD.

Eks Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum yang kini menjabat Wakil Gubernur Jabar turut disebut-sebut dan disinyalir terlibat. Namun, laporan tersebut tak menuai respons berupa pengusutan lebih lanjut.

Menurut Haneda, laporan atau permintaan warga atas informasi tindak lanjut pengusutan yang tak menemui jawaban Kepolisian sudah masuk ranah persoalan pelayanan publik.

Halaman:

Editor: Yusuf Wijanarko

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X