Minggu, 23 Februari 2020

Kejaksaan Geledah Kantor Dinas PMD Majalengka

- 11 Februari 2019, 15:43 WIB
SEJUMLAH penyidik Kejaksaan Negeri Majalengka membawa satu troli dokumen terkait kasus dugaan penyelewengan dana pelatihan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskedes) sebesar kurang lebih Rp 4 miliar dari Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka, Senin 11 Februari 2019.* TATI PURNAWATI/KC

MAJALENGKA,(PR).- Kejaksaan Negeri Majalengka menggeledah Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Majalengka, Senin 11 Februari 2019. Penggeledahan ini terkait adanya dugaan korupsi Pelatihan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskedes) bagi kepala desa dan perangkatnya pada tahun 2018, dengan total dana yang diselewengkan diduga sekitar Rp 4 miliar.

Penggeledahan yang dilakukan oleh sekitar 10 petugas tersebut dipimpin oleh Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Majalengka, Muslih. Tim Kejaksaan datang ke Kantor Dinas PMD sekitar pukul 10.00 WIB dan baru selesai sekitar pukul 13.00 WIB. Dari kantor tersebut petugas setidaknya membawa 1 troli dokumen fisik.

Usai penggeledahan, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Majalengka, Muslih mengatakan bahwa sebelum penggeledahan, pihaknya sudah memintai keterangan dari Ketua Forum Kepala Desa yang juga seorang kepala desa, serta 19 kepala desa lainnya.

Dari keterangan sejumlah kepala desa, pelatihan tersebut dilakukan pada Mei 2018 di Hotel Ibis Bandung. Namun sumber dananya belum diketaui secara pasti, apakah berasal dari APBD Kabupaten Majalengka yang kegiatannya berada di Dinas PMD, dari APBD Provinsi, atau juga berasal dari swadaya para kepala desa.

“Kami belum bisa menyebutkan sumber dana, kami masih terus melakukan penyidikan atas kasus ini. Kami terima berkas dari Seksi Intel dan kami menindaklanjutinya. Jadi kami belum bisa menyebutkan juga nilai kerugian negara karena hal itu harus berdasarkan keterangan pihak ahli, dari auditor,” ungkap Muslih.

Dokumen yang diambil dari Kantor PMD tersebut hampir seluruhnya merupakan bukti fisik yang menyangkut kegiatan pelatihan Aplikasi Sistim Keuangan Desa. Beberapa di antaranya seperti absensi kegiatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), kwitansi pembayaran sewa hotel, dan honor pembicara.

“Ada tiga bidang dan kesekretariatan yang kami geledah. Tidak ada softcopy yang kami amankan, hanya bukti fisik yang kami bawa,” ungkap Muslih.

Muslih juga mengatakan, pihaknya belum bisa menyebutkan siapa tersangka atas kasus tersebut, dengan alasan masih akan terus berupaya melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan dokumen yang dibawanya.

“Belum bisa menyebutkan tersangka, yang jelas kami masih terus melakukan penyelidikan atas dugaan penyimpangan anggaran sebesar kurang lebih Rp 4 miliar ini,” kata Muslih.

Halaman:

Editor: Gugum Rachmat Gumilar

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Jawa Barat Network

X