Rabu, 26 Februari 2020

Ubah Status, KLHK Dinilai Cuci Tangan Atas Kerusakan CA Papandayan dan Kamojang

- 29 Januari 2019, 20:43 WIB
KAWANAN kerbau makan rumput di lahan yang asalnya bagian dari Danau Ciharus yang telah menjadi ladang rumput, di Kawasan Cagar Alam Kamojang, Kabupaten Bandung, Kamis 17 Januari 2019.*/ADE BAYU INDRA/PR

GARUT, (PR).- Para aktivis lingkungan di Kabupaten Garut terus menyoroti kebijakan pemerintah yang menyebabkan status kawasan Cagar Alam Papandayan dan kamojang mengalami perubahan. Hal ini dinilai sebagai upaya cuci tangan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas kerusakan yang terjadi di dua kawasan cagar alam di Kabupaten Garut tersebut.

Ketua Gerakan Hejo Kabupaten Garut, Ratno Suratno menyebutkan hutan dan sumber daya alam yang ada di dalam cagar alam telah gagal dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 dan oleh BBKSDA Jawa Barat sebagai pengelolanya. Dalam UU tersebut ada sembilan kegiatan yang dilarang dilakukan di kawasan CA dan harus dijaga oleh BBKSDA sebagai kepanjangan tangan dari KLHK.

"Sembilan kegiatan yang dilarang itu di antaranya perburuan, aksesibilitas, bertani, memanfaatkan sumber air, mencari madu, mengumpulkan jamur, rekreasi, mencari kayu bakar serta menggembala dan mencari makan ternak," ujar pria yang akrab disapa Wa Ratno ini, Selasa, 29 Januari 2019.

Akan tetapi, dia menuturkan, hal itu selama ini terjadi secara masif di dua kawasan CA yang ada di Garut. Hal ini yang telah menjadi bagian dari penyebab kerusakan CA yang tak bisa dihindari oleh pengelola.

Selain itu, dia menjelaskan, kerusakan kawasan CA yang ada di Garut selama ini juga disebabkan keberadaan dua  industri pemegang Wilayah Kerja Panasbumi (WKP) yakni Star Energy dan Pertamina Geothermal Energy. Bahkan peran kedua perusahaan ini terhadap terjadinya kerusakan kawasan CA Papandayan dan Kamojang terbilang besar.

“Persentase lahan yang digunakan untuk fasilitas geothermal memang terbilang kecil, akan tetapi ada dampak ikutan yang berdampak luas. CContohnya terjadinya pembukaan lahan untuk jalan ke sumur, sepanjang jalan di kanan kirinya akhirnya dirambah dengan luasan lebih luas dari jalan,” katanya.

Wa Ratno memaparkan, hal ini terjadi karena pemegang WKP tidak mampu menjaga dan melakukan kontrol atas perubahan kawasan diluar kepentingan pengembangan panas bumi. Hal ini sama halnya seperti yang terjadi pada BBKSDA Jawa Barat. 

Ia menegaskan, lemahnya penegakan hukum ini telah berdampak pada adanya alih fungsi lahan yang masif di kawasan Cagar Alam. Selaku pemegang WKP dan perambah hutan, BBKSDA harus mempertanggungjawabkan dulu kerusakan yang terjadi dan penegakan hukum ini penting untuk kedepannya guna menjaga kelestarian hutan.

"Karenanya kami berharap pemerintah mau mengkaji ulang kebijakan penurunan status tersebut daripada terkesan memaksakan penurunan status kawasan karena ketidakmampuan menjaga kawasan cagar alam. Apalagi, penurunan status kawasan ini juga bisa saja diikuti oleh “penumpang gelap” yaitu investor wisata, bukan hanya semata kepentingan pengembangan panas bumi," ucap Wa Ratno.***

Halaman:

Editor: Siska Nirmala

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X