Terbukti Korupsi, Lima ASN Sumedang Diberhentikan dengan Hormat

- 28 Desember 2018, 20:34 WIB
Korupsi.*/DOK. PR

SUMEDANG, (PR).- Sebanyak delapan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sumedang diberhentikan. Mereka dipecat karena divonis bersalah melakukan korupsi.

Terkait hal itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyangkal bahwa kedelapan ASN itu terlambat diberhentikan. Menurut Dony Ahmad Munir, pemberhentian delapan ASN ini dilakukan antara Oktober-November lalu.

“Tidak, tidak terlambat. Penandatangan pemberhentian delapan ASN tersebut sudah dilakukan sekitar Oktober-November lalu. Intinya, saya sudah menandatangani pemberhentian delapan ASN sesuai aturan dan rekomendasi tiga menteri,” kata Bupati Dony di Gedung Negara Pemkab Sumedang, Jumat 28 Desember 2018.

Ia mengatakan, selain sudah memberhentikan delapan ASN yang sudah divonis melakukan tindak pidana korupsi, masih ada dua orang lagi yang hingga kini dalam proses hukum. “Yang dua orang lagi belum diberhentikan karena masih dalam proses hukum atau belum inkrach (belum memiliki ketetapan hukum),” ucap Dony.

Dengan kasus korupsi yang menjerat 10 ASN di lingkungan Pemkab Sumedang itu, ia mengimbau kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkab Sumedang untuk senantiasa menjaga integritas serta tidak melanggar aturan ketika menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ASN.

loading...

“Jaga integritas. Jangan sekali-kali melanggar aturan. Sebab konsekeunsi, akan merugikan dirinya sendiri. Semua ASN harus bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai koridor aturan perundang-undangan yang berlaku. Tunjukan pengadian, prestasi, dedikasi, loyalitas dan integritas. Yang paling penting, taati aturan,” ucapnya.

Hal senada dikatakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan  Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumedang Endi Ruslan. Ia juga membantah pemberhentian delapan ASN yang sudah dijatuhkan vonis bersalah melakukan korupsi dianggap terlambat.

Nggak terlambat, kan waktunya juga sampai akhir Desember,” kata Endi Ruslan.

Ia mengatakan, awalnya sesuai rekomendasi tiga menteri, Pemkab Sumedang harus segera memberhentikan 11 ASN di lingkungan Pemkab Sumedang, yang sudah dijatuhkan vonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Namun demikian, dari 11 ASN tersebut, satu orang di antaranya bukan karyawan Pemkab Sumedang, melainkan ASN di instansi vertikal.

Halaman:

Editor: Fani Ferdiansyah


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X