Rabu, 11 Desember 2019

Budi Budiman Hemat Bicara Usai Menjadi Saksi Pengadilan Tipikor

- 18 Desember 2018, 18:52 WIB
WALI Kota Tasikmalaya Budi Budiman saat memberikan hak suaranya pada Pemilihan Kota Tasikmalaya, Rabu 15 Februari 2017.*/DOK PR

TASIKMALAYA, (PR).- Wali Kota Budi Budiman irit bicara terkait pemanggilannya sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Budi Budiman tak berbicara panjang lebar ihwal kasus dugaan gratifikasi, yang diberikan kepada eks Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Kementerian Keuangan RI, Yaya Purnomo, guna memuluskan pengucuran DAK dan Dana Insentif Daerah Kota Tasikmalaya.

"‎Sudah, sudah di media, cukuplah," ujar Budi Budiman selepas menghadiri kegiatan Deklarasi Damai Pemilu 2019 Di Kota Tasikmalaya yang berlangsung di Hotel Santika, Jalan Yudanegara, Kota Tasikmalaya, Selasa 18 Desember 2018.

Nama Budi Budiman muncul dalam pembacaan surat dakwaan KPK terhadap Yaya Purnomo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis 27 September 2018. Dalam surat dakwaan 38 halaman yang diperoleh "PR", Budi Budiman disebut memberikan uang senilai total Rp 700 juta kepada kepada Yaya Purnomo untuk mengurusi pengucuran DAK dan DID APBN Tahun Anggaran 2018 untuk Kota Tasikmalaya.

Uang itu juga dibagi-bagi kepada kolega Yaya Purnomo di Kementerian Keuangan, Rifa Surya dan Puji Suhartono yang santer disebut pengurus partai yang sama dengan Budi Budiman.‎ Awalnya, Pemkot Tasikmalaya mengajukan proposal usulan DAK reguler bidang kesehatan dan keluarga berencana tahun anggaran 2018, untuk tujuh kegiatan dengan total nilai Rp 32.883.725.000,00.

Usulan tersebut ditujukan kepada pemerintah pusat melalui surat Wali Kota Tasikmalaya. Kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, diajukan pula Rp 53.730.000.000,00 yang terdiri DAK reguler bidang jalan Rp 47.790.000.000,00, penugasan bidang irigasi Rp 5.940.000.000,00.‎

Karena adanya pengurusan dan pengawalan anggaran tersebut, Pemkot Tasikmalaya mendapat pengucuran DAK 2018 yang diperoleh Dinas Kesehatan sekitar Rp 29.989.427.000,00 serta DAK Prioritas Daerah Rp 19.924.000.000,00.

Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memperoleh DAK Rp 47.790.000.000,00 untuk bidang jalan. Diberitakan sebelumnya, keterangan Budi Budiman yang membantah itu tidak mempengaruhi proses penyidikan KPK. Korps anti rasuah dipastikan bakal tetap mengusut dugaan gratifikasi itu.

"KPK dalam bekerja tentu tidak perlu tergantung pada bantahan atau sangkalan, tetapi pada bukti-bukti yang relevan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.***

 


Halaman:

Editor: Fani Ferdiansyah

Tags

Komentar

Terkini

X