Selasa, 7 April 2020

Pencemaran Sungai Cileungsi Bak Kasus Narkoba, Bupati Bogor Harus Serius Menangani dalam 30 Hari

- 8 Desember 2018, 03:33 WIB
AIR Sungai Cileungsi yang melintasi Kabupaten Bogor berwarna hitam dan mengeluarkan bau menyengat, Selasa 28 Agustus 2018. Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya menyatakan bahwa telah terjadi malaadministrasi dalam penanganan pencemaran Sungai Cileungsi di Kabupaten Bogor.*

”Kasus pencemaran Sungai Cileungsi bak kasus narkoba. Jika tidak ditangani dengan serius dan tegas, akan merusak generasi mendatang. Ini persoalan serius bagi kehidupan masya­rakat ke depan,” ujar Slamet Mulyadi.

Tindak lanjut

Nurhayanti menya­takan akan menindaklanjuti re­komendasi Ombudsman. ”Kami diberi waktu 30 hari untuk menindaklanjuti hasil keputus­an Ombudsman,” ujarnya.

Menurut dia, dari beberapa rekomendasi yang disampaikan Ombudsman, dia telah melakukan berbagai langkah sesuai dengan ketentuan peraturan dan kewenangan yang dimiliki Dinas Lingkung­an Hidup Kabupaten Bogor. Salah satunya, melakukan peng­awasan melalui tahapan pada semua pelaku usaha yang di duga melanggar, seperti memberikan sanksi administrasi, paksaan pemerintah, pembekuan izin (IPAL), dan pencabutan  izin oleh instansi yang berwenang.

”Telah dilaksanakan penye­gelan (IPAL) terhadap bebe­rapa pelaku usaha yang me­langgar. Bahkan, telah dib­eri­kan sanksi oleh Pengadilan Negeri Cibinong terhadap beberapa pelaku usaha yang melanggar,” katanya.

Selain itu, ia menyatakan bahwa pihaknya telah melaksanakan kegiatan beberesih sungai bersama semua elemen masyarakat, termasuk para pelaku usaha, bersamaan de­ngan Pemkot Bekasi.

Selain itu, terdapat pula lang­­kah yang akan dilaksa­na­kan, yakni meningkatkan pe­ng­awas­an, melanjutkan verifikasi terhadap para pelaku ­usaha, mempercepat proses peng­isian pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan PPNS (oleh instansi berwenang), serta melanjutkan pemberian sanksi kepada para pe­laku ­usaha seturut jenis pe­langgaran.

Jumlah minim

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat Prima Ma­yaningtias mengakui, permasalahan PPLH tidak hanya terjadi di DLH Kabupaten Bogor. Ia mengungkapkan, hanya tiga daerah di Jawa Barat yang memiliki PPLH dalam jumlah ideal, yakni Kabupaten Kara­wang, Kota Bandung, dan Kuningan. Sementara, daerah lain hanya 1-2 PPLH. Bahkan, di tingkat provinsi, DLH Jabar hanya memiliki 4 PPLH.

”Kami sudah melayangkan dua kali surat gubernur kepada kota dan kabupaten untuk me­la­kukan formasi jabatan fungsional PPLH sekaligus memberikan mereka tunjangan dan melantik pejabat yang ber­sangkutan. Itu saya sampaikan di KPK, kemarin, mohon du­kungannya untuk segera para bupati/wali kota untuk mela­kukan formasi jabatan PPLH. Dalam Undang-Undang 32/­2009, pejabat yang tidak melakukan pengawasan terhadap pencemaran akan dapat sanksi,” ujarnya.

Kalau tidak punya PPLH, kata dia, pemda bisa meminta bantuan ke provinsi ataupun ke pemerintah pusat. Pasalnya, pemerintah pusat punya kewenangan ­second line enforcement untuk melakukan pengawasan hingga ke daerah.

Akan tetapi, dia berharap, fungsi pengawasan lebih baik melalui penambahan PPLH. Prima Mayaningtias berharap, kabupaten/kota agar memperhatikan kondisi daya lingkung­an sebelum mengeluarkan izin.

Halaman:

Editor: Tim Pikiran Rakyat

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X