Kamis, 12 Desember 2019

Pengusutan Kasus Korupsi Jadi Momentum Kembalikan Citra Tasikmalaya Sebagai Kota yang Religius

- 28 November 2018, 12:01 WIB
PENGENDARA melintasi tengara Tasikmalaya di Taman Kota Tasikmalaya , Selasa 27 November 2018. KPK mendalami dugaan keterlibatan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman dalam dugaan gratifikasi eks Pejabat Kementerian Keuangan Yaya Purnomo.*

TASIKMALAYA, (PR).- Merebaknya dugaan gratifikasi dalam pengucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) Kota Tasikmalaya harus menjadi momentum bersih-bersih wilayah tersebut dari berbagai praktik korupsi.

Masyarakat harus mendukung KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengusut praktik korupsi demi mengembalikan citra Tasikmalaya sebagai kota santri yang religius.

Hal itu disampaikan pengamat politik Institut Agama Islam Cipasung Maulana Janah, Rabu 28 Novmeber 2018. "Kalau ada penegakkan hukum untuk (pemberantasan) korupsi, harus didukung oleh masyarakat, akademisi, stakeholder," kata Maulana.

Merebaknya kasus korupsi mulai dari dugaan penyelewengan dana hibah 2017 Tasikmalaya, proyek Jalan Ciawi-Singaparna, hingga gratifikas DAK dan DID telah mencoreng citra Tasikmalaya sebagai kota santri.

Sebagai pituin Tasikmalaya, Maulana Janah malu dengan maraknya kasus tersebut. Korupsi, kata dia, jelas-jelas bertentangan dengan visi keimanan, ketakwaan, serta religius dari Kota/Kabupaten Tasikmalaya . Seharusnya, pelaksanaan visi itu berupa ketaatan terhadap aturan dan prosedur hukum yang berlaku.

Praktik korupsi bukanlah sesuatu yang bisa ditoleransi. Masyarakatlah yang terdampak langsung dari laku lancung tersebut. Masyarakat, kata Maulana Janah, tak bisa merasakan langsung dampak pembangunan dan bantuan pemerintah karena praktik itu.

"Orang yang terbukti bersalah secara hukum, tinggal ditangkap," ucapnya.

Menurutdia, pimpinan daerah yang berpekara atau terancam terjerat seperti Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman tak perlu takut. "Bersalah atau tidak bukanlah publik yang menilai," ujarnya.

Jika tidak merasa korupsi, pimpinan daerah tinggal membuktikannya di pengadilan.


Halaman:

Editor: Bambang Arifianto

Tags

Komentar

Terkini

X