Minggu, 15 Desember 2019

Buntut Pembatalan Bantuan Alat Kesenian, Apdesi Kabupaten Bandung Minta Pejabat Disparbud Dirotasi

- 15 Oktober 2018, 11:00 WIB

SOREANG, (PR).- Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bandung menilai pembatalan bantuan alat kesenian secara sepihak oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan(Disparbud) sebagai bentuk birokrasi yang buruk. Hal itu bahkan dinilai bisa mempengaruhi kredibilitas reputasi kepala daerah.

Ketua Bidang Hukum Apdesi Kabupaten Bandung, Alo Sobirin, mengatakan pihaknya akan segera menggelar rapat koordinasi dengan semua kepala desa se-Kabupaten Bandung.

"Kami sudah menerima laporan dan keluhan resmi dari sejumlah kepala desa soal pembatalan tersebut," katanya saat dihubungi, Senin 15 Oktober 2018.

Menurut Alo, Disparbud seharusnya tidak melakukan pembatalan sepihak. Mereka sepatutnya melakukan sosialisasi terlebih dulu kepada para kepala desa, terutama mereka yang telah tercantum sebagai calon penerima.

Alo menegaskan, bantuan alat kesenian tersebut bukan semata-mata program Disparbud. Soalnya hal itu sudah masuk dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) desa se-Kabupaten Bandung.

Pembatalan sepihak, kata Alo, jelas membuat Disparbud seolah mengorbankan para kepala desa yang sudah menampung aspirasi masyarakat. Apalagi mereka pun sudah menyosialisasikan rencana bantuan tersebut kepada para calon penerima.

Selain itu, Alo pun menegaskan bahwa Disparbud sebenarnya tidak bisa begitu saja membatalkan program tersebut. Soalnya item bantuan alat kesenian sudah masuk dalam PAGU Indikatif dinas.

Terkait alasan adanya temuan BPK dalam program serupa di tahun sebelumnya, Alo mengatakan bahwa hal itu tidak bisa  dijadikan alasan pembatalan. Hal itu harusnya hanya menjadi acuan agar program tahun ini mengalami perbaikan sehingga tak lagi menjadi temuan BPK.

"Jangan sampai ada temuan BPK di dinas, kades dan masyarakat yang menjadi korban. Kalau pimpinan intansi mementingkan program dinas tanpa menghiraukan masyarakat atau kades yang dikorbannya akibat temuan administrasi internal dinas, ini jelas tidak benar," ujar Alo. 


Halaman:

Editor: Handri Handriansyah

Tags

Komentar

Terkini

X