Rabu, 26 Februari 2020

PPDB, Kebijakan Zonasi akan Diterapkan di Sekolah Swasta?

- 19 Juli 2018, 13:43 WIB
SALAH satu kegiatan siswa baru SMK Taruna Bangsa, Kabupaten Ciamis, Kamis 19 Juli 2018. Setelah zonasi di lingkungan sekolah negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhajir Effendi melontarkan wacana sistem serupa untuk sekolah swasta.

CIAMIS, (PR).- Setelah menerapkan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB) di sekolah negeri,  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendy melontarkan wacana untuk sekolah swasta.  Meskipun tidak wajib diterapkan di sekolah swasta, akan tetapi memunculkan kekhawatiran tersendiri di kalangan sekolah mandiri tersebut.

Beberapa pengurus yayasan yang menaungi sekolah swasta di tatar galuh Ciamis, mengaku belum mengetahui pasti adanya gagasan tersebut. Sebelum diterapkan, sejak jauh hari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  melakukan sosialisasi terhadap sekolah swasta soal penerapan kebijakan zonasi ini. “Terus terang masih sangat banyak sekolah swasta yang belum mengetahui wacana zonasi tersebut. Gagasannya seperti apa, mekanismenya bagaimanna, dan banyak pertanyaan lain.  Kemarin saat  PPDB sekolah negeri juga banyak muncul keluhan. Harus ada penjelasan lengkap,” tutur Ketua Yayasan SMA Informatika Kabupaten Ciamis Tatang, Kamis  19 Juli 2018.

Kegelisahan diterapkannya sistem zonasi PPDB di sekolah swsata, lanjutnya, apabila sistem tersebut sepenuhnya diterapkan sebagaimana sekolah negeri. Sebab kondisi sekolah swasta, jauh berbeda dengan sekolah negeri. Sekolah swasta lebih banyak menghadapi tantangan, mulai dari keterbatasan anggaran juga fasilitas. “Sekarang ini saja banyak sekolah swasta yang kesulitan mendapat murid, dengan adanya sistem tersebut semakin menutup bagi sekolah mandiri mendapat murid. Padahal keberadaan sekolah swasta juga memikul tanggungjawab pendidikan dasar 12 tahun,” katanya.

Tanpa ada sekolah swasta, lanjutnya, banyak siswa yang tidak sekolah. Hal itu disebakan karena jumlah sekolah swasta tidak sebanyak sekolah negeri. Saat ini di setiap kecamatan terdapat sekolah negeri, akan tetapi tidak semua kecamatan memiliki sekolah swasta. “Apabila penerapannya per wilayah sebagai mana sekolah negeri, banyak yang tidak memiliki murid. Seharusnya pembagian wilayah sekolah swasta lebih luas, karena memang jumlahnya sedikit,” ujar Tatang.

Didampingi Ketua Yayasan SMK Taruna Bangsa Ciamis, Yusuf  Firman , lebih lanjut Tatang menambahkan  selama ini untuk PPDB sekolah yang dipimpunya menerima sekitar 50 persen dari lingkungan sekitar, sedangkan lainnya dari luar daerah. Hal itu disebabkan karena banyak kecamatan yang tidak memiliki sekolah swasta. “Apabila perwilayahan diterapkan ketat, maka siswa hanya ada sekitar 50 persen, sedangkan siswa lainnya kemungkinan tidak sekolah karena berbagai alasan, seperti jaraknya jauh sehingga biaya lebih banyak dan lainnya,“ kata Tatang.

Kaji lebih dalam

Dia juga berharap pemerintah mengkaji lebih dalam menyangkut gagasan zonasi dalam PPDB untuk sekolah swasta, meskiun tidak ada kewajiban bagi sekolah tersebut mengikuti kebijakan perwilayahan. Apalagi saat ini juga tidak ada dikotomi sekolah negeri dengan swasta dalam persoalan dana BOS. “Kami percaya pemerintah tentu memiliki alasan tersendiri untuk menerapkan aturan tersbeut. Namun demikian, kami mdarii sekolahswasta juga semestinya diberi ruang atau kesemoatan untuk ikut memberikan sumbang saran,” katanya.

Hal serupa juga dikemukakan Ketua Yayasan SMK Tunas Bangsa Ciamis, Yusuf Firman yang menyatakan perlunya kajian lebih mendalam menyangkut  PPDB sistem zonasi. Dia juga mengingatkan masyarakat masih membutuhkan SMK swasta.  Kondisi tersebut memungkinkan siswa dari luar wilayah atau zona mendaftar di tempat lain. Misalnya siswa memilih jurusan teknik komputer jaringan, akan tetapi SMK yang ada di tempat tersebut tidak memiliki jurusan tersebut.

Agar dapat tetap sekolah sesuai dengan cita-citanya, ya terpaksa harus sekolah di luar wilayah. Memang informasinya hal tersebut tidak bersifat wajib, akan tetapi perlu dilakukan kajian yang lebih mendasar,” tuturnya.


Editor: Nurhandoko

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X