Kamis, 20 Februari 2020

Sekolah Swasta di Kota Sukabumi Seluruhnya Bangkrut

- 27 Agustus 2017, 07:39 WIB
Sekretaris Kota (Sekota) Sukabumi, Hanafie Zain tengah Minggu 27 Agustus 2017 tengah memberikan paparan pada Seminar Analisis PPDB Online Antara Idealis dan Realita. Kegiatan yang dihadiri Kepala Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Jawa Barat, Endang Iman, Ketua Dewan Pendidikan, Fajar Laksana dan Ketua PGRI Kota Sukabumi, Dudung Koswara memprediksi tiga tahun kedepan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas (SMA) swasta sederajat se-Kota Sukabumi, terancam akan musnah.

SUKABUMI, (PR).- Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS),  Minggu 27 Agustus 2017,  memprediksi tiga  tahun kedepan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat se-Kota Sukabumi,  terancam akan musnah. Pihak  yayasan dan pengelola sekolah akan menyatakan bangkrut, karena imbas dari proses Penerima Peserta Didik Baru (PPDB) online yang dinilai  tidak berpihak kepada keberadaan pihak sekolah swata.

Bahkan tiga tahun terakhir ini,  tiga belas dari lima puluh dua sekolah tidak lagi beroperasi karena tidak memiliki anak didiknya. Bahkan kalaupun sekolah swasta yang kini masih bertahan,  sebagian besar  hanya memiiki siswa kurang dari sepuluh hingga dua belas orang saja.

Hal tersebut terungkap ketika digelarnya Seminar Analisis PPDB Online Antara Idealis dan Realita, Minggu 27 Agustus 2017. Kegiatan yang dihadiri Sekretarus Kota (Sekota) Sukabumi, Hanafie Zain, berubah menjadi ajang curhat para guru swasta.

“Sehingga tidak menutup kemungkinan setahun mendatang sekolah-sekolah tersebut akan musnah alias gulung,” kata Kepala Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Jawa Barat, Endang Iman.

Endang Iman mengatakan selain tidak hanya berimbas pihak yayasan dan pengelola sekolah tidak mampu melanjutkan aktivitasnya, karena ketidaktersedian  anggaran operasional sekolah hingga membayar honor guru. Juga kini berdampak ratusan guru menganggur.

“Padahal sebagin besar guru mengandalkan mengajar untuk memperoleh pendapatan. Mereka kini tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak karena sekolahnya gulung tikar,” katanya.

Endang Iman  mengatakan selain negara tidak hadir ketika proses penerimaan calon siswa berlangsung. Juga  menilai  terjadi pembiaran yang dilakukan pemerintah  sehingga sangat menyulitkan sekolah-sekolah swasta merekrut siswa baru.  Padahal  proses PPDB  yang dilakukan pihak sekolah negeri nyata-nyata  sangat merugikan sekolah swasta di Kota Sukabumi.

 “Pemerintah tidak hadir  ketika adanya proses PPDB disekolah-sekolah negeri terindikasi terjadi pelanggaran,” katanya

Tradisi titip menitip

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Sukabumi, Dudung Koswara, membenarkan proses PPDB terindikasi dengan adanya budaya titip menitip. Bahkan budaya tersebut kini sudah sangat kronis  dengan keterlibatan lembaga legislatif,  aparat penegak hukum, LSM hingga pejabat.  

Halaman:

Editor: Ahmad Rayadie

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X