Senin, 24 Februari 2020

ASN Tambah Waktu Cuti, Pasti Dapat Sanksi Tegas

- 29 Juni 2017, 12:00 WIB

KARAWANG, (PR).- Aparatur Sipil Negara atau ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang yang menambah waktu cuti bersama dipastikan bakal mendapatkan sanksi tegas dari bupati. Selain sanksi pemotongan uang tunjangan pendapatan pegawai (TPP), mereka juga akan dijatuhi sanksi administrasi.

Demikian dikatakan Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Karawang, Asep Aang Rahmatullah, saat dihubungi, Kamis 29 Juni 2017. "Penambahan waktu cuti hanya dberikan kepada ASN yang sakit atau menikah," ujar Asep Aang.

Menurutnya, cuti bersama sudah ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2017. Mereka diberi waktu libur Lebaran dari tanggal 23 hingga 30 Juni 2O17.

"Saya rasa itu sudah sangat cukup. Kalaupun ingin nambah cuti itu harus dengan alasan yang sangat kuat seperti menikah atau sakit," kata Aang.

Disebutkan, guna memantau kehadiran para ASN Pemkab Karawang, pihaknya akan menerjunkan tim pengawas pada hari pertama masuk kerja. Tim itu akan mencatat tingkat kehadiran para ASN, terutama pada Organisi Perangkat Daerah (OPD) yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Ada inspeksi

"Kami telah membentuk tim monitoring untuk memantau kinerja para pegawai sebelum dan sesudah lebaran. Tim tersebut akan melakukan inspeksi ke setiap OPD," katanya.

Disebutkan juga, Pemkab Karawang bersikap tegas terhadap para ASN. Hal itu dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Apalagi, lanjut Asep Aang, Kementerian Pendayagunaan Aratur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengintruksikan agar pemerintah daerah tidak memberikan cuti tambahan kepada ASN tanpa alasan yang jelas.

"Sanksi juga akan dijatuhkan kepada ASN yang membandel dengan memaksa bolos pada hari pertama kerja setelah cuti lebaran," katanya.

Disebutkan Asep Aang, sanksi untuk ASN yang tidak masuk tanpa keterangan atau bolos akan mengacu pada PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. "Aturannya sudah jelas. Pejabat pembina kepegawaian dipastikan TPP-nya dipotong," katanya.***

Halaman:

Editor: Dodo Rihanto

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X