Minggu, 19 Januari 2020

Ditertibkan, 4 Galian C Ilegal di Cianjur

- 22 Mei 2017, 13:09 WIB
PETUGAS Satpol PP Provinsi Jawa Barat menyegel lokasi galian C di Kampung Handeueul Desa Sukamaju, Cianjur, Senin 22 Mei 2017. Keberadaan galian pasir ilegal tersebut dinilai semakin merugikan pemerintah dan warga setempat, sementara pengelola pun enggan mengurus perizinan hingga saat ini.*

CIANJUR, (PR).- Satpol PP Provinsi Jawa Barat menyegel 4 titik galian C ilegal yang berada di Kecamatan Cibeber. Keberadaan galian itu sudah dikeluhkan warga setempat, tapi pengelola tetap beroperasi tanpa izin. Selama ini, mereka beroperasi dengan mengandalkan rekomendasi Pemkab Cianjur.

Sidak (inspeksi mendadak) dilakukan bersama dengan Satpol PP Cianjur, Subdenpom Cianjur, Koramil, dan Polsek Cibeber. Dari sidak itu, galian pasir ditemukan di Kampung Handeueul dan Kampung Jajaway (Desa Sukamaju), Kampung Cikole dan Kampung Pasir Pogor (Desa Cibaregbeg). Selama ini, penambangan liar itu dianggap menerapkan cara penambangan yang berbahaya.

Pihak provinsi menyatakan, lokasi itu dinyatakan tak aman karena tidak menerapkan pola penambangan yang aman. Terutama, dalam mempraktikkan cara mengeruk pasir yang tidak memperhatikan teknik tertentu. Hal itu jelas membahayakan siapapun yang berada di lokasi penambangan tersebut. Cara itu sekaligus menyalahi Perda Provinsi Jabar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, Bidang Penegakan Peraturan Satpol PP Provinsi Jawa Barat, Syarif Setiadi, berpendapat tentang itu. Ia mengatakan, maraknya galian C ilegal di Jabar jelas merugikan pemerintah dari berbagai aspek. Hingga saat ini, terdapat puluhan galian C ilegal yang telah ditertibkan Satpol PP Jabar.

"Banyaknya galian ilegal ini berdampak besar bagi pajak provinsi. Tidak adanya izin, artinya tidak ada juga pajak yang masuk. Padahal, penambangan adalah salah satu potensi pemasukan PAD," kata Syarif, Senin 22 Mei 2017.

Selain itu, Syarif mengungkapkan, pemerintah pun kesulitan untuk mengetahui jumlah penambang yang tersebar di kawasan Jawa Barat. Padahal, pemerintah membutuhkan data pasti mengenai potensi tambang dan penambangnya di setiap daerah. Oleh karena itu, tidak terdaftarnya sejumlah galian C pun semakin memperkecil pemasukan daerah yang masuk dari sektor pertambangan.

"Padahal, tidak sulit untuk mengurus perizinan di provinsi. Provinsi memberikan ruang dan keringanan untuk memberikan izin, selama seluruh persyaratan terpenuhi. Tidak ada yang dipersulit," katanya.

Galian C resahkan warga lokal

Sebagian besar pengusaha galian pasir lebih memprioritaskan beroperasinya penambangan dibandingkan mengurus legalitas usaha terlebih dahulu. Hal itu jelas disayangkan, sebab secara berturut-turut, pengelola sebenarnya telah menyalahi banyak aturan. Selain merugikan pemasukan daerah, keberadaan galian tersebut juga merugikan masyarakat setempat yang terdampak dari berbagai aspek.

Halaman:

Editor: Shofira Hanan

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Jawa Barat Network

X