Perubahan Nama Ciamis Jadi Galuh Mulai Diproses

- 3 Mei 2017, 14:00 WIB
KOMISI 4 DPRD Kabupaten Ciamis menerima rombongan tokoh Persatuan Galuh Sadulur, bersama budayawan sunda, akademisi dan mahasiwa Universitas Galah Ciamis saat audiensi tentang penggantian nama Kabupaten Ciamis menjadi Galuh, Rabu, 3 Mei 2017. Apabila tidak ada kendala pemilihan pilkada mendatang menjadi pemilihan Bupati dan wakil Bupati Galuh.*

CIAMIS,(PR).- Keinginan masyarakat mengganti nama Kabupaten Ciamis menjadi Galuh bak gayung bersambut. DPRD Ciamis segera memproses perubahan nama tersebut.

Penggunaan nama Galuh merupakan hasil dengar pendapat antara tokoh Galuh, budayawan, akademisi, dan mahasiswa Universitas Galuh di Ruang Tumenggung Wiradikusuma  DPRD Ciamis, Rabu, 3 Mei 2017. Dengar pendapat itu dipimpin Ketua Komisi 4  Hendra Marcusi, didampingi Ketua DPRD Ciamis Nanang Permana.

Beberapa tokoh yang hadir yakni  pakar sejarah sunda Soebarna, sastrawan Godi  Suwarna, Hanif Radinal dari Kabuyutan Jambansari yang juga juru bicara Galuh Sadulur. Hadir pula budayawan Kawali Daday, Rektor Unigal Yat Rospia Brata, dan lainnya. 

Dalam petermuan tersebut, semua sepakat untuk mengganti nama Ciamis yang dinilai tidak jelas aspek argumentasi ilmiahnya. Penggantian nama tersebut  bakal membawa dampak psikologis, serta menerapkan ajaran soal kegaluhan yang  tata kelola kehidupan lebih baik.

"Kami dapat memahami sekaligus menghayati keinginan tersebut. Untuk itu proses penggantian tidak perlu ada pansus (Panitia khusus), sebaliknya langsung memerintahkan Komisi 4 menindaklanjuti dengan melakukan kajian ilmiah, berikut alasan kuat penggantian nama," tutur Nanang.

loading...

Alasan tidak melalui pansus, selain lebih efektif dan efisien, pembahasannya juga lebih cepat. Dengan pembahasan yang lebih cepat, lanjutnya, diharapkan pada saat pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018,  merupakan pemilihan kepala daerah Kabupaten Galuh.

"Ini akan terus diproses sampai nanti keluar rekomendasi DPRD Ciamis yang kemudian akan dimusyawarahkan dengan Pemerintah Daerah dan nanti akan diserahkan kepada pemerintah pusat," ungkapnya.

Nanang mengatakan, UU nomor 23 tahun 2014 memberi ruang perubahan nama wilayah cukup dilakukan dengan peraturan pemerintah (PP). Dengan demikian,  proses penyelesaiannya lebih cepat, dibanding melalui UU.

"Kami merekomendasikan ke pusat untuk pengubahan nama Ciamis menjadi Galuh. Secara yuridis membolehkan dan secara filosofis tidak memisahkan dengan kultur yang ada. Dukungan dari seluruh elemen masyarakat semakin meyakinkan untuk segera melakukan penggantian tersebut," ujarnya.

Halaman:

Editor: Nurhandoko


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X