Selasa, 26 Mei 2020

Kali Pesanggrahan Kota Depok Kritis, Butuh Normalisasi

- 8 April 2017, 09:00 WIB
Sampah menyumbat aliran Kali Pesanggrahan di Jembatan Pasir Putih, Kampung Bulak Barat, Kelurahan/Kecamatan Cipayung, Kota Depok, beberapa waktu lalu. Kondisi Kali Pesanggrahan semaki kritis dan memerlukan normalisasi.*

DEPOK, (PR).- Kondisi Kali Pesanggrahan yang melintasi wilayah Cipayung, Kota Depok semakin kritis.  Kali tersebut memerlukan normalisasi karena mengalami pendangkalan dan penyempitan akibat amblesnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung.

Penyempitan dan pendangkalan berdampak  banjir yang kerap menimpa pemukiman warga di tepi sungai itu. Beberapa bangunan di dekat Jembatan Pasir Putih, Kampung Bulak Barat, Kelurahan/Kecamatan Cipayung sering kebanjiran. Tumpukan sampah juga terlihat menutupi permukaan air di sekitar jembatan tersebut.

"Belum pernah dikeruk (menggunakan alat berat)," kata Abeng (62), warga Bulak Barat, Sabtu, 8 April 2017, sekitar pukul 11.00 WIB. 

‎Upaya pembersihan sampah yang membuat dangkal Pesanggrahan masih dilakukan secara manual. Berbagai kayu dan bambu yang tersangkut di Jembatan Pasir Putih, tutur Abeng, sempat diangkat oleh Satuan Tugas Banjir Kota Depok

Namun, upaya tersebut tak bisa mengatasi persoalan kritisnya Kali Pesanggrahan. Sampah-sampat tetap tersumbat di jembatan dan banjir masih rajin menyambangi warga sekitar.

Bila luapan air besar, kata Abeng, permukaan jembatan pun tertutup air. Akses jalan penghubung Kecamatan Cipayung dan Sawangan pun terputus. Air meluber menggenangi pemukiman warga sekitar dan melimpas ke kebun-kebun di tepi sungai. 

Selain pendangkalan, Abeng menilai banjir disebabkan penyempitan aliran air karena amblesnya TPA Cipayung. Kini, lebar Kali Pesanggrahan di dekat TPA Cipayung hanya tinggal 2 meter. "Ada pilar (penahan TPA Cipayung) yang gugur ke kali," ucapnya. Abeng berharap, pemerintah segera melakukan normalisasi sungai tersebut.

Sementara itu, Wali Kota Depok M Idris Abdul Shomad menuturkan, pihaknya masih melakukan pendataan terkait sungai mana yang masuk otoritas Pemkot Depok dan pemerintah pusat. "Nanti  akan kita jumlah yang mana yang lebih mungkin kita normalisasi terlebih dahulu, ya prioritas tergantung dana yang kita miliki dan dana dari pemerintah pusat," ucapnya selepas menghadiri penandatangan nota kesepakatan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Universitas Indonesia di Gedung Fakultas Hukum UI.  

Halaman:

Editor: Bambang Arifianto


Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X