Dana Desa Belum Cair, Perangkat Desa Pinjam Uang ke Pihak Ketiga

- 14 Maret 2017, 14:24 WIB
SUASANA Balai Desa Handapherang, Kecamatan Cijeungungjing, Kabupaten Ciamis, Selasa 14 Maret 2017. Hingga saat ini seluruh desa di wilayah tatar galuh Ciamis belum menerima pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD).
SUASANA Balai Desa Handapherang, Kecamatan Cijeungungjing, Kabupaten Ciamis, Selasa 14 Maret 2017. Hingga saat ini seluruh desa di wilayah tatar galuh Ciamis belum menerima pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD).

CIAMIS, (PR).- Perangkat desa di Wilayah Ciamis berharap agar Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dapat segera dicairkan. Agar operasional desa tetap berjalan, beberapa di antaranya terpaksa harus menggunakan dana talang yang berasal dari pinjaman pihak ketiga. Selain hasil pinjaman, beberapa di antaranya menutup kekurangan tersebut dengan terlebih dahulu memanfaatkan uang hasil urunan warga masyarakat desa. Sesuai dengan otonomi desa, besaran dan pemanfaatan uang tersebut juga harus berdasarkan pada hasil musyawarah desa melalui BPD. "Kami memanfaatkan uang urunan desa (urdes) untuk menutup sementara biaya operasional desa sehari-hari. Selain itu juga ada perangkat desa yang secara pribadi pinjam ke pihak ketiga, yang pelunasannya disepakati dari pencairan DD atau ADD," tutur Sekretaris Desa Handapherang, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis Eli, Selasa 14 Maret 2017. Dia mengungkapkan khusus pemanfaatan ADD yang sumber anggarannya berasal dari APBD Ciamis, regulasinya diatur oleh pemerintah Kabupaten Ciamis dalam bentuk peraturan Bupati. Sedangkan untuk Dana Desa (DD) sudah diatur oleh pemerintah pusat. Keadaan serupa juga diungkapkan Sekretaris Desa Imbanagara Raya, Wawan. Akibat terjadi keterlambatan, berpengaruh terhadap proses pemberdayaan masyarakat, maupun pembangunan fisik. "Meski demikian, secara umum proses pelayanan masyarakat tetap berjalan lancar, tidak terpengaruh dengan keterlambatan tersebut," ujarnya. Terpisah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis, Lyli Romli yang didampingi Kepala Seksi Pemerintahan Desa Budi Yudia juga membenarkan belum cairnya DD dan ADD. Pemanfaatan ADD, menunggu dikeluarkannya peraturan bupati (Perbub). "Untuk ADD masih menunggu Perbub yang mengatur pemanfaatan dana tersebut. perbup tersebut juga merupakan salah satu bentuk kehati-hatian, sehingga pemanfaatannya lebih terarah. Agar semuanya selamat, termasuk perangkat desanya," kata Lyli. Dia mengatakan meski pun ADD belum cair, akan tetapi penyaluran penghasilan tetap (siltap) tetap berjalan lancar. Selain untuk siltap, juga sebagian ADD dialokasikan untuk asuransi kesehatan (BPJS) kesehatan dan asuransi ketenagakerjaan, selama kurun waktu enam bulan. "Untuk operasional sementara ini memang ada yang memergunakan uang urunan desa (urdes), pendapatan asli desa dan lainnya. Untuk ADD memang nantinya ada anggaran asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan sampai dengan Bulan Juni," ujarnya. Sementara itu Budi Yudia mengungkapkan pencairan ADD dilakukan dalam tiga termin atau tahap, yakni pertama 30 persen, tahap kedua direncanakan cair Bulan Juli 40 persen, dan tahap ketiga sebesar 30 persen, cair pada bulan Oktober. "ADD dibagi tiga tahap. Untuk pencairannya juga tidak berbeda dengan proses tahun laku yakni dilengkapi Laporan pertanggungjawaban Tahun 2016, APBDes 2017, serta perencanaan 2017. Biasanya untuk program fisik dilaksankan pada tahap kedua," tuturnya. Budi mengungkapkan, dari 258 desa di Kabuaten Ciamis, yang Dana Desa paling kecil Rp 772 juta , terbesar Rp 963 juta. Sedangkan untuk ADD, paling kecil Rp 400 juta dan paling besar Rp 730 juta. "Jumlah uang yang mengalir ke desa tersebut, belum termasuk bantuan gubernur yang besarnya Rp 165 juta per desa. Semua pemanfaatan dana dan bantuan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan," kata Budi.***

Editor: Nurhandoko


Tags

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X