PT Pertiwi Lestari Kisruh Lagi dengan Warga Telukjambe

- 13 Januari 2017, 10:52 WIB
MASSA yang tergabung dalam Perhimpunan Masyarakat Desa Hutan Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu, 31 Agustus 2016 lalu. Dalam Aksinya mereka menuntut penegakan hukum di kawasan hutan Teluk Jambe, Karawang dengan menindak tegas para perambah.*

KARAWANG, (PR).- PT Pertiwi Lestari kembali berulah di Kecamatan Telukjambe Barat. Perusahaan milik taipan itu merobohkan rumah warga dan memagar lahan yang masih disengketakan dengan pihak Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI). Hal tersebut terungkap dalam pertemuan antara pihak LVRI dengan petugas lapangan PT PL yang digelar di Aula Kantor Desa Margakarya, Kecamatan Telukjambe Timur, Jumat 13 Januari 2017. Pertemuan itu dihadiri pula oleh warga Dusun Cijambe, Desa Margakarya, yang merupakan petani penggarap atas lahan yang kini dinyatakan status quo itu. Warga mengaku resah karena dalam beberapa hari terkahir ini dusunnya selalu diawasi oleh centeng PT PL. Bahkan, tak lama berselang PT PL mulai memagar dusun yang masih ditempati warga. Petugas lapangan PT PL juga, Kamis 12 Januari 2017 lalu merobohkan rumah salah seorang warga bernama Dede. Melihat hal tersebut warga panik kemudian melapor ke pihak LVRI sebagai lembaga yang sudah mengizinkan warga menggarap lahan tersebut "Kami menggarap lahan ini seizin LVRI, sehingga saat lahan ini dipagar kami melapor ke LVRI," kata Dede. Di tempat yang sama Wakil Ketua LVRI Jawa Barat, Brigjen Purn TNI, Wawan Ridwan, mengatakan, pada tahun 1974 diberi LVRI diberi oleh Gubernur Jawa Barat berupa lahan eks perkebunan Tegalwaru Landen seluas 150 hektare yang terletak di Desa Margakarya, Kecamatan Telukjambe Timur. Namun tidak lama setelah itu, Menteri Pertanahan memberikan lahan eks Perkebunan Tegalwaru Landen kepada H. Taufik Sidik seluas 1000 Ha, termasuk di antaranya lahan yang sudah diberikan kepada LVRI. Oleh H. Taufik Sidik lahan tersebut dijual kepada Liem Sioe Liong yang merupakan pemilik PT PL. Akhirnya, LVRI berhasil merebut kembali haknya seluas 70 hektare. Pihak LVRI hingga kini masih berusaha mengambil kembali sisa haknya seluas 80 hektare yang diklaim milik PT PL tersebut. Menurut Wawan Ridwan, LVRI berjuang melalui jalur hukum dan dimenangkan hingga tingkat MA. Namun, PT PL mengajukan PK (peninjauan kembali) namun berkasnya dianggap kedaluwarsa, sehingga sengketa lahan itu harus dilanjutkan melalui jalur Perdata di Pengadilan Umum. Disebutkan, Wawan, pada 27 November hal tersebut sudah dimusyawarhkan di DPR RI. Pertemuan itu dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang Pertanahan Sofyan A. Djalil, pihak Kejaksaan, dan Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana. Dalam pertemuan tersebut Menteri Agraria yang disaksikan sejumlah anggota DPR RI menyatakan tanah yang disengketakan berstatus quo, hingga ada keputusan lebih lanjut. "Pihak PT PL tidak hadir dalam musyawarah tersebut," kata Wawan Ridwan. Dikatakan, LVRI merasa kaget saat menerima PT PL malah melakukan pemagaran di atas lahan yang dinyatakan status quo itu. "Kami berharap PT PL menghentikan kegiatan tersebut. Jika tidak kami akan melapor ke Polda Jabar," katanya. Dalam kesempatan itu, anggota LVRI lainnya, Sugiarto mengatakan, PT PL diminta menghormati proses hukum yang masih berlangsung. Apalagi masalah sengketa lahan itu sedang ditangani hingga ke tingkat menteri bahkan telah dilaporkan pula ke presiden. "Jajaran PT PL mestinya memberi tahu hal itu hingga ke level petugas lapangan, sehingga tidak terjadi kegaduhan di tingkat bawah," katanya. Sementara itu, petugas lapangan PT PL yang diutus menghadiri pertemuan itu, Bayu, mengaku hanya menjalankan tugas dari atasannya. Dia sama sekali tidak mengetahui riwayat lahan yang sedang dan akan dipagarnya. "Saya hanya menjalankan tugas dari perusahaan, yakni melakukan pemagaran. Boleh atau tidaknya merupakan ranah hukum," katanya. Disebutkan pula, dia mendapat dua tugas dari PT PL yakni melakukan pemagaran dan membagikan uang kerohiman kepada para petani penggarap. Namun, tugas tersebut diakuinya dilaksanakan sendiri tanpa berkoordinasi dengan pihak lain. "Dalam hal ini, saya tidak bisa menentukan apakah pemagaran dilanjutkan atau tidak. Seharusnya pihak desa membuat surat resmi kepada Direksi PT PL agar mereka bisa hadir dalam pertemuan ini," kata Bayu berkelit.***

Editor: Dodo Rihanto


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X