Kamis, 2 April 2020

Plt Bupati Bekasi Bantah Langgar Aturan

- 9 Januari 2017, 14:56 WIB
SEBANYAK 1.084 aparat sipil negara mengucap janji saat dilantik di Gedung Swatantra Wibawamukti di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, beberapa waktu lalu, Sebanyak 19 organisasi perangkat daerah baru didirikan di Kabupaten Bekasi.*

CIKARANG, (PR).- Pelaksana Tugas Bupati Bekasi Rohim Mintareja membantah dirinya melanggar aturan dengan melakukan mutasi dan rotasi di jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi. Meski hal tersebut merupakan kebijakan strategis, Rohim menyatakan telah mendapat surat persetujuan baik dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo maupun Gubernur Ahmad Heryawan. “Tidak ada aturan yang saya langgar, semuanya sudah mendapat persetujuan dari Menteri dan dari Gubernur. Makanya kenapa di Kabupaten Bekasi proses rotasi mutasinya terlambat, itu karena memang masih menunggu surat dari Menteri dan Gubernur,” kata dia, Senin 9 Januari 2017. Dasar rotasi dan mutasi tersebut, kata Rohim, tercantum dari surat Mendagri nomor 621/5035/SJ tanggal 30 Desember tentang Persetujuan Pengisian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi serta surat Gubernur Jawa Barat nomor 821.2/03/BKD terkait tembusan surat Mendagri. Menurut Rohim, seharusnya per tanggal 2 Januari Pemkab Bekasi sudah berjalan dengan susunan organisasi perangkat daerah baru. Namun karena surat persetujuan tersebut baru diterbitkan menjelang pergantian tahun, sehingga proses rotasi terhambat. Selain didasari persetujuan surat Mendagri, Rohim mengatakan rotasi dan mutasi pejabat pun dilandasi Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah Pasal 66. “Jadi memang sebelum mutasi dan rotasi dilakukan, kewenangan ini sudah dikonsultasikan baik ke provinsi maupun pusat. Proses ini tidak dilakukan begitu saja, mereka yang dipindah didasari atas kompetensi serta kinerja selama ini,” kata Rohim. Pria yang sebelumnya menjabat Wakil Bupati ini pun menyangkal adanya mahar politik dalam proses mutasi dan rotasi. Menurut dia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017 telah disusun berdasarkan OPD baru. Untuk itu, rotasi dilakukan segera setelah mendapat persetujuan. Dia mengaku rotasi tidak dikonsultasikan pada Bupati non aktif, Neneng Hasanah Yasin, karena yang bersangkutan sedang cuti Pilkada. Jika harus menunggu hingga cuti berakhir pada 13 Februari, dikhawatirkan proses penyerapan anggaran terhambat. Di sisi lain, surat persetujuan Mendagri dan Gubernur pun dipermasalahkan. Dikabarkan, surat tersebut sebelumnya terbit sebelum Bupati cuti. Surat yang terbit pertama itu berisikan persetujuan Mendagri dan Gubernur kepada Bupati untuk menyusun SOTK sebelum cuti. SOTK beserta para pejabatnya itu telah disetujui namun baru dapat dikukuhkan pada tahun anggaran baru. Namun, belakangan muncul lagi surat persetujuan Mendagri dan Gubernur untuk Plt Bupati melakukan rotasi dan mutasi. Dalam surat kedua, tidak disebutkan jika Mendagri dan Gubernur mencabut surat yang pertama. Persoalan ini yang menjadi perdebatan. Kepala Kejaksaan Negeri Cikarang, Risman Tarihoran mengakui, proses mutasi dan rotasi jabatan berpotensi terjadinya mahar. Untuk itu, pengawasan pun dilakukan Kejari. “Prosesnya kami awasi karena memang rawan jual beli jabatan. Kami juga terus selidiki,” kata dia. Selain proses penyelidikan, Kejari belum menerima laporan adanya proses jual beli jabatan. Padahal, laporan dapat menguatkan indikasi permainan uang. “Kami tetap memantau prosesnya, jika ada temuan laporkan kepada kami. Proses mutasi dan rotasi ini sebenarnya atensi utama tim saber pungli," ucapnya.***


Editor: Tommi Andryandy

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X