Pengusaha Jasa Pernikahan Merana, Minta Pemerintah Berlaku Adil Soal Relaksasi

- 25 September 2021, 18:00 WIB
Ilustrasi pernikahan.
Ilustrasi pernikahan. /Pixabay/Jeff Balbalosa

PIKIRAN RAKYAT - Forum Aspirasi Pengusaha Jasa Pernikahan (FAPJP) Bandung Raya meminta pemerintah memberikan kelonggaran kepada masyarakat untuk dapat menggelar pernikahan seperti halnya dibukanya kegiatan di hotel, restoran dan pusat perbelanjaan. 

Ketua FAPJP Bandung Raya Aries Ismul Ardiansyah mengatakan, selama PSBB dan PPKM diterapkan mereka kehilangan mata pencaharian. 

Sejak diberlakukannya PPKM 3 bulan lalu, kata dia, banyak pengusaha di industri pernikahan terdampak dan mengalami kerugian yang sangat besar.  Penurunan omset dan produktivitas usaha mencapai 95% mulai dari catering, venue, seniman/penari/pekerja seni, florist, pemusik, wedding organizer, ahli rias, persewaan alat pesta, fotografi, decorator, master of ceremony, percetakan dan penggiat souvenir yang notabennya adalah para pengusaha UMKM. 

"Penurunan ini tentu saja memiliki dampak domino, artinya penurunan produktivitas justru mengakibatkan penambahan angka pengangguran yang sangat signifikan," kata Aries ditemui pada gelaran Kawal Sampai Vaksin pada di Plaza VIP Pusdai, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Sabtu 25 September 2021. 

Baca Juga: Selain Azis Syamsuddin, Berikut 5 Pejabat Maling Uang Rakyat yang Jadi Pesakitan ‘Jumat Keramat’ KPK

Menurut dia, permasalahan ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintah setempat dikarenakan puluhan ribu orang menggantungkan hidup mereka terhadap industri pernikahan seperti petani bunga, pekerja lepas (freelancer), supplier bahan baku, petani sayuran, peternak dan masih banyak lagi pada lini usaha lain sejenisnya. 

"Dengan berubahnya status PPKM level 3 di Jawa Barat, khususnya di Bandung raya, diharapkan agar pemerintah dapat melonggarkan kembali izin pelaksanaan acara pernikahan dengan kapasitas yang lebih adil," ujar dia. 

Aries mengakui, jumlah ideal yang sekiranya dapat diizinkan yakni minimal 30% dari kapasitas Gedung saat PPKM level 3 dan sebanyak 50 % saat PPKM level 2. Kegiatan santap sajian juga diharapkan sudah bisa dilaksanakan secara prasmanan (dine in) seperti yang telah diperkenankan bagi restaurant/café, hotel dan pedagang kaki lima.

Baca Juga: Partai Golkar Nonaktifkan Azis Syamsuddin Sebagai Kader, Dicopot dari Jabatan Wakil Ketua DPR

"Kebijakan yang diberlakukan saat ini dirasa kurang memihak pada para pengusaha industri pernikahan. Jumlah tamu 40 orang dalam satu sesi acara 1 jam dan santap sajian yang diserahkan dalam bentuk hampers/take away tidak menjadi solusi yang baik bagi industri ini dan juga bagi para pemangku hajat,"ujar dia. 

Halaman:

Editor: Abdul Muhaemin


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X