Minggu, 7 Juni 2020

Pendanaan Oleh BUMN Memperlambat Pembangunan BIJB

- 14 September 2016, 02:28 WIB

BANDUNG,(PR).- Pembangunan infrastruktur Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Majalengka bukan berarti batal dibiayai oleh pemerintah pusat. Pembiayaan pembangunan bandara justru akan tetap dibiayai oleh pemerintah pusat melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang notabene menerima kucuran dari APBN. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Tenaga Kerja disebut sebagai BUMN yang akan berinvestasi di pembangunan BIJB. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan‎ menyatakan hal itu, ketika menanggapi informasi urungnya pemerintah pusat mendanai pembangunan BIJB karena adanya pergantian menteri, di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa, 13 September 2016. "Kabarnya (pendanaan) akan ada kerja sama dengan BUMN yang lain yaitu BPJS Ketanagakerjaan, join venture. Ada pinjaman akibat joint venture. Kemudian ada pinjaman ke investor. Boleh jadi dari BPJS naker juga," kata dia. Menurut dia, dirinya tidak memandang pembiayaan dari pemerintah pusat itu batal. Pasalnya, yang akan mengerjakannya nanti BUMN. "BUMN itu kan pusat. Bahasanya bukan batal, (dulu) asalnya dana dari APBN langsung tapi ini langsung oleh BUMN. Yang di situ ada unsur APBN," ujar dia. Terkait detilnya kelanjutan alih kelola pembangunan BIJB tersebut, Heryawan mengku belum menjalin komunikasi dengan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, penganti Ignatius Johan. Heryawan pun belum bertemu dengan PT BIJB yang saat ini dipimpin oleh Virda‎ Dimas. "‎Detilnya saya belum tahu karena belum ketemu PT BIJB dan menteri perhubungan. Mungkin akan ada pertemuan resmi," kata dia. Keterlibatan BUMN, kata dia, tidak akan memperlambat penyelesaian bandara yang akan menjadi kebanggaan warga Jabar nantinya itu. Menurut dia, dengan melibatkan BUMN justru akan mempercepat pembangunan. "(Kalau APBN langsung) Kan sekarang APBN sedang ada penghematan-penghematan. Penghematan APBN belanja kementrian pusat, ada penghematan transfer ke daerah juga. Itu bagus kalau ditangani oleh BUMN atau BUMD karena yang belanja itu BUMN dan BUMD," ujar Heryawan. Menurut dia, dengan demikian, keuntungannya nanti kedua badan tersebut bisa bergabung mendirikan sebuah perusahaan bersama. Nantinya akan ada suntikan keuangan, investasi pinjaman dari bank. "Kalau Dinas Perhubungan (pemerintah langsung) yang membangun dengan usulan dana Rp 200 miliar misalnya, ya segitu (dananya) tidak bisa nambah. Tapi kalau BIJB kerja sama dengan bank, bisa keluar Rp 500 miliar. Jadi enaknya itu kalau yang ngerjainnya BUMN, BUMD," tutur dia. Terkait pengelolaan yang akan melibatkan PT Angkasa Pura II, hal itu dikarenakan kedua BUMN tersebut yang merupakan Badan Usaha Bandar Udara (BUBU). "BUBU itu melekat pada AP 1, dan AP II. Jadi supaya tidak bikin urusan PT BUBU lagi, maka AP II terlibat," kata dia. Sementara itu,‎ Gatot Tjahjono, anggota Komisi IV DPRD Jabar mengatakan, selaku warga Jabar, dia menyangkan hal tersebut jika memang pemerintah pusat urung membiayai pembangunan dan BIJB. Jabar sebagai provinsi terbesar lemah dalam lobby dengan pemerintah pusat. Padahal provinsi lain saat ini sedang gencar membangun infrastruktur yang berasal dari APBN. "Saat ini tidak mudah mencari investor apalagi lihat track record direksinya (PT BIJB) yang masih baru dan belum memiliki pengalaman kredit skala besar bahkan bekerja sama dengan investor,"kata dia. Jadi meski pemerintah pusat saat ini sedang dalam konsolidasi keuangan sebaiknya tetap dicoba melakukan pembangunan dengan pola mixed APBN, APBD dan dana investor kerjasama BUMN swasta dan BUMD BIJB sehingga dengan gotong royong seperti ini bisa segera terwujud bandara di Kertajati tersebut.‎ ‎ Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Daddy Rohanady meminta agar pemerintah pusat tegas dan konsisten soal BIJB. "Awalnya kan Pusat yang menegaskan akan menangani BIJB. Itu pernyataan Prrsiden Jokowi dan Menhub Ignasius Jonan ketika berkunjung ke BIJB. Kenapa sekarang balik kanan," kata dia. Menurut dia, kalau mau konsisten menerapkan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah seharunya dijalankan. UU tersebut menegaskan urusan kebandarudaraan menjadi urusan Pusat. Ketika Komisi IV berkonsultasi ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan di Jakarta bulan September 2015 juga hal itu disampaikan langsung oleh Dirjen. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakui anggaran pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) menipis pada September mendatang. Dengan demikian, Pemprov akan mengajukan penambahan anggaran pada perubahan APBD tahun ini. Hal itu sebagai antisipasi jika proyek yang mencapai Rp 2,1 triliun itu mangkrak. Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan mengatakan, pemerintah telah mengucurkan anggaran Rp 500 miliar untuk BIJB. September ini diperkirakan dana tersebut habis. Sementara itu, pengambilalihan pembangunan dan pengelolaan BIJB yang sudah dideklarasikan oleh pemerintah pusat beberapa bulan lalu belum dikukuhkan dalam sebuah kesepakatan resmi sehingga terkait pendanaan belum ada kepastian. "Pengambilalihan BIJB belum ada hitam di atas putih, tapi pembangunan jalan terus atas arahan BPKP agar tidak ada keterlambatan nantinya,"kata Heryawan, Selasa, 16 Agustus 2016. Meski pihaknya akan menambah anggaran BIJB melalui perubahan APBD nanti, tapi masih berharap pemerintah pusat tetap ikut andil dalam masalah pembiayaan. "‎Mudah-mudahan ada yang menghandle, APBN atau swasta. Dengan pemerintah pusat kami sudah komunikasikan secara intensif karena proyek ini penting banget,"ucap dia. ‎Menurut dia, pemerintah pusat bisa dengan mengucurkan tambahan dana tersebut dengan dua cara, yaitu APBN yang dikucurkan ke kemenhub atau dengan menyuntik dananya ke BUMN semisal ke Angkasa Pura II kerja sama ke BIJB. Dia menambahkan, jika dana-dana tersebut tidak diupayakan, pembangunan BIJB yang baru mencapai 10 persen itu akan mangkrak dan akan sangat disayangkan jika hal itu terjadi. "Tapi saya yakin pemerintah pun sedang mencari lagi dana lewat tax amnesty,"ujar dia.***

Editor: Novianti Nurulliah


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X