KPK Sebut Kasus Maling Uang Rakyat di Jawa Barat Peringkat 1 Se-Indonesia, Terungkap Modus Paling Banyak

- 9 September 2021, 08:25 WIB
Gedung Sate di Kota Bandung, Jawa Barat
Gedung Sate di Kota Bandung, Jawa Barat /DOK. HUMAS PEMPROV JABAR

PIKIRAN RAKYAT - Para pejabat di Jawa Barat menjadi perhatian usai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri membeberkan data terbaru.

Firli Bahuri menuturkan selama periode 2004 hingga 2020 kasus maling uang rakyat di Jawa Barat mencapai 101 kasus. Hal ini juga yang menjadi dasar hadirnya KPK di Jawa Barat

"Dari sepuluh besar kasus korupsi di daerah yang ditangani KPK, Jawa Barat di peringkat satu dengan jumlah 101 kasus," katanya.

Lantaran kasus maling uang rakyat di Jawa Barat menjadi yang tertinggi, Firli Bahuri pun mengingatkan para pejabat utamanya di Jawa Barat untuk hati-hati dalam menjalankan tugas yang diemban.

Baca Juga: Neymar dan Lionel Messi Hampir Tak Akan Bermain Bersama di PSG, Bos Barcelona Ungkap Drama Transfer

Hal ini diungkapkan oleh Firli Bahuri dalam di hadapan 120 anggota DPRD Jabar pada Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat Rabu 8 September 2021.

"Ada empat tahapan dalam tugas dewan terkait penganggaran. Dari empat tahapan tersebut, semua rawan korupsi. Mulai dari penyusunan, persetujuan, dan pengesahan ada kerawanan, pelaksanaannya ada. Terakhir, pengawasannya ada kerawanan juga," kata Firli Bahuri.

Lebih lanjut, Firli Bahuri mengatakan ada sejumlah modus yang sering digunakan dalam kasus maling uang rakyat tersebut.

Baca Juga: Manchester United Sesumbar Cristiano Ronaldo Akan Kembalikan Kejayaan Setan Merah

Hanya saja, modus yang paling banyak dalam kasus maling uang rakyat di Jawa Barat adalah pemerasan, gratifikasi dan penyuapan.

Firli Bahuri juga meminta agar anggota DPRD bisa menjadi contoh sebagai pejabat yang bersih dari praktik-praktik terlarang.

"Perlu diingat, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi APBD, eksekutif dan legislatif merupakan mitra. Bukan saling berkompetisi," kata Firli Bahuri dilaporkan Antara.

Baca Juga: 1.471 SMA dan SMK di Jawa Barat Mulai PTM dengan Dua Cara

Dia juga mengingatkan tugas KPK tidak hanya penindakan. Sebagaimana amanat undang-undang, tugas KPK lainnya pencegahan, koordinasi, monitoring, supervisi, penindakan, dan eksekusi.

Dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan koordinasi, Firli menyampaikan komitmen KPK terus mendorong upaya perbaikan di daerah sekaligus mengingatkan kepada seluruh jajaran eksekutif di pemda, legislatif, dan badan usaha agar tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi.

"Saya meyakini kawan-kawan dipilih oleh rakyat. Untuk itu pegang teguh kepercayaan rakyat. Jangan lewatkan masa pengabdian lima tahun karena korupsi," Firli.

Baca Juga: Heboh TV Korea Selatan Mnet Remix Azan, Netizen Indonesia Murka

Sementara itu, Ketua DPRD Jabar Taufik Hidayat mengharapkan KPK melakukan pendampingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

"Mudah-mudahan kedatangan KPK ini sebagai bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Kami berharap pendampingan KPK, khususnya dalam fungsi penganggaran APBD yang efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat kami susun dengan sebaik-baiknya," ucap Taufik.***

Editor: Abdul Muhaemin

Sumber: Antara


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X