Rabu, 11 Desember 2019

Dua Pengemplang Pajak Rp 1,8 Miliar Disandera

- 28 Maret 2016, 05:58 WIB
KEPALA Bidang Pelayanan Penyuluhan Humas Kanwil DJP Jabar III Edison berbicara dalam konferensi pers tentang penyanderaan dua pengemplang pajak di KPP Pratama Ciawi, Senin 28 Maret 2016.*

BOGOR, (PR).- Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jabar beserta Polres Kabupaten Bogor menyandera dua pengemplang pajak dari 2 CV berinisial S dan MS. Kedua penunggak pajak merupakan wajib pajak dari KPP Pratama Ciawi yang memiliki utang pajak sebesar Rp 1,8 miliar.

Kepala Bidang Pelayanan Penyuluhan Humas Kanwil DJP Jabar III Edison, Senin 28 Maret 2016 mengatakan, secara total ada tiga pengemplang pajak dengan total utang pajak senilai Rp 4,9 miliar yang telah disandera.

"Pada tahun 2015, Kantor Wilayah DJP Jabar III telah melakukan penyanderaan terhadap 4 penanggung pajak dengan total utang pajak sebesar Rp 29 miliar dan dititipkan ke Lapas Kelas III Bekasi. Namun, keempatnya sudah dibebaskan karena sudah membayar utang pajaknya beserta biaya penagihan," katanya.

Tindakan penyanderaan, ungkap Edison,  merupakan ultimum remidium atau jalan terakhir agar para penunggak pajak melunasi tunggakan pajaknya. Sebelum disandera, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya agar penunggak membayar pajaknya.

"Sudah kami beri surat teguran hingga penyitaan harta dan pemblokiran rekening. Namun, yang bersangkutan tidak memiliki iktikad baik untuk melunasi pajaknya," tutur Edison.

Penyanderaan sendiri dilakukan pada wajib pajak dengan utang pajak sedikitnya Rp 100 juta dan diragukan iktikad baiknya dalam melunasi hutang pajak. Tahun 2016 ini, kata Edison merupakan tahun penegakan hukum sehingga dia mengimbau agar para wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan.***



Editor: Kismi Dwi Astuti

Tags

Komentar

Terkini

X