Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Sebagian cerah, 30.2 ° C

Keluhkan Penegak Hukum Memeras, Aparat Desa Geruduk Kantor DPRD Kabupaten Tasikmalaya

Bambang Arifianto
APARAT desa beraudiensi dengan DPRD, Polres dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya di ruang paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Rabu 6 November 2019. Massa mengkritik dugaan adanya praktik pemerasan dan intimidasi penegak hukum kepada kepala desa.*/BAMBANG ARIFIANTO/PR
APARAT desa beraudiensi dengan DPRD, Polres dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya di ruang paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Rabu 6 November 2019. Massa mengkritik dugaan adanya praktik pemerasan dan intimidasi penegak hukum kepada kepala desa.*/BAMBANG ARIFIANTO/PR

SINGAPARNA, (PR).- Ratusan lebih aparat desa menggeruduk Kantor DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Singaparna, Rabu 6 November 2019. Mereka mengkritik ulah sejumlah oknum aparat penegak hukum di Kabupaten Tasikmalaya yang memeras dan mengintimidasi kepala desa yang menerima bantuan dari pemerintah. 

Massa akhirnya beraudiensi dengan sejumlah perwakilann DPRD, Kejaksaaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Polres Tasikmalaya di ruang paripurna. ‎Ketua  Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Tasikmalaya Panji Permana menuturkan, berbagai tekanan yang dialami oleh Kades oleh aparat penegak hukum membuat terganggunya proses pembangunan di desa. Tindakan oknum penegak hukum yang meminta jatah dana untuk pembangunan di desa sangat meresahkan.

Meski tak menyebut secara terang benderang identitasnya, Panji tak menampik oknum tersebut ada yang berasal dari Kejari Kabupaten Tasikmalaya. "Kita belum menyebutkan siapapun, karena kita belum melaporkan," ujarnya. Saat ini, Apdesi masih mengumpulkan bukti-bukti sepak terjang oknum yang diduga melakukan pemerasan itu. Panji juga tak membantah adanya dugaan oknum tersebut mencari-cari kesalahan aparat desa sebagai cara menekan dan mendapatkan jatah. 

Dampaknya, para kepala desa pun terancam terjerat persoalan hukum. "Jadi kita tunggu waktu saja semua  kepala desa dipenjarakan," ucapnya. Menurutnya, tak semua kesalahan aparat desa harus berujung jerat hukum. Masih ada persoalan yang bisa diclearkan, dievaluasi bersama-sama tanpa masuk ranah pidana. Kasus teranyar menimpa Kepala Desa Cipakat di Kecamatan Singaparna berinisial AG yang menjadi tersangka kasus korupsi dana desa bisa menjadi contoh. AG terjerat perkara hukum lantaran mengalihkkan dana desa Rp 129 juta guna membayar tunggakan pajak bumi dan bangunan 2017.

APARAT desa beraudiensi dengan DPRD, Polres dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya di ruang paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Rabu 6 November 2019. Massa mengkritik dugaan adanya praktik pemerasan dan intimidasi penegak hukum kepada kepala desa.*/BAMBANG ARIFIANTO/PR

Panji menilai, kasus AG semestinya tak harus langsung dibawa ke ranah hukum.‎ "Kita intinya minta klarifikasi ataupun apabila perlu gelar perkara," ujarnya. Penegakkan hukum begitu keras terhadap aparat desa, sementara para penegak hukumnya yang disinyalir memeras tak mendapat persoalan. Berbagai kritik itu langsung ditanggapi Polres dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya.

Kapolres Tasikmalaya AKBP Dony Eka Putra meminta para kepala desa melaporkan ke institusinya bila mengetahui adanya praktik pemerasan oleh oknum serta pemotongan bantuan untuk desa. "Satu kali 24 jam kami siap memproses laporan," ujar Dony. Hal senada dikemukakan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kabupaten Tasikmalaya Yayat Hidayat. "Sesuai arahan pimpinan tentu kita akan menindak tegas," kata Yayat terkait tudingan adanya oknum Korps Adhiyaksa yang memeras aparat desa.

Ia menyatakan, kepala-kepala desa tak perlu takut melaporkan oknum di institusinya. Selain ada jaminan keamanan, para pelapor juga bisa menggunakan sistem dalam jaringan (Daring) Kejari untuk menyampaikan aduannya. Kedatangan para aparat desa ke Kantor DPRD merupakan aksi yang kedua kali di Kabupaten Tasikmalaya.

Pada Senin 4 November 2019, mereka ‎ menggelar unjuk rasa di halaman kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tasikmalaya. Tuntutan mereka pun terkait adanya oknum anggota  Kejari Kabupaten Tasikmalaya yang diduga sering melakukan pemerasan dengan kedok monitoring terhadap para kepala desa. Pengunjuk rasa menilai

Proses hukum seakan tidak dilakukan dengan seksama oleh Kejari. Seperti baru sebatas laporan masyarakat, akan tetapi sudah langsung dipanggil dan diperiksa. Padahal, laporan bisa ditangani oleh Inspektorat. Ujung-ujungnya, hal tersebut ditengarai menjadi sarana memeras dan mengintimidasi kepala desa.***

Bagikan: