Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Sebagian cerah, 30.2 ° C

Honorer Mogok Kerja, Tidak Ada Pengaruhnya Terhadap Pelayanan Masyarakat

Tim Pikiran Rakyat
RATUSAN honorer Kota Banjar yang mendatangi DPRD Banjar melakukan WO dan berjanji mogok kerja jika hearing bertemu Wali Kota Banjar gagal kembali.*/DEDE IWAN/KABAR PRIANGAN
RATUSAN honorer Kota Banjar yang mendatangi DPRD Banjar melakukan WO dan berjanji mogok kerja jika hearing bertemu Wali Kota Banjar gagal kembali.*/DEDE IWAN/KABAR PRIANGAN

BANJAR,(PR).-  Tenaga kerja honorer Kota Banjar agendakan mogok kerja. Semua itu akan dilaksanakan jika semua aspirasi atau tuntutanya tak direalisasikan Pemkot Banjar. 

Di antara tiga tuntutan gabungan honorer guru dan honorer yang tersebar di OPD Kota Banjar dan mengatasnamakan  Aliansi Honorer Nasional (AHN) Kota Banjar itu, Meliputi, menolak formasi CPNS dari umum, sebelum permasalahan honorer Kota Banjar terselesaikan. Permohonan diprioritaskan saat penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Kota Banjar dari honorer Kota Banjar. 

Selain itu, permohonan kepada Wali Kota Banjar untuk memperhatikan kesejahteraan honorer daerah paling tidak setara UMK. Dari Disdik honor daerah  sebesar Rp 500 ribu dan OPD lain sebesar Rp 550 ribu. 

Menyikapi tuntutan itu, Pj Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjar, H.Kaswad, menegaskan, kalaupun honorer mogok kerja, Pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan belajar mengajar di sekokah  tidak akan terganggu, tetap berjalan. 

"Dua dari tiga tuntutan yang disampaikan AHN, tidak bisa dipenuhi oleh Pemerintah Kota Banjar. Karena, bukan  menjadi kewenangan Pemerintah Kota, tapi menjadi kewenangan pemerintah pusat," ujar H.Kaswad, Minggu 27 Oktober 2019. 

Terkait keinginan untuk dinaikan besaran honor, dikatakan dia, kemungkinannya bisa, kalau kemampuan APBD KOta Banjar memungkinkan

"Wali Kota Banjar bukan tidak mengakomodir keinginan honorer untuk diangkat menjadi CPNS. Sebenarnya sudah mengakomodir dengan melayangkan surat ke Kementerian PANRB bahkan sudah beberapa kali, tapi seleksi CPNS tetap terbuka untuk umum, karena memang undang undang sudah mengaturnya seperti itu," ujar H Kaswad.

Walk out

Seperti diberitakan sebelumnya, ratusan tenaga honorer guru dan honorer yang bekerja di lingkungan OPD Pemkot Banjar melakukan hearing ke DPRD Kota Banjar, mendesak dipertemukan Wali Kota Banjar di ruang rapat paripurna DPRD Banjar, Jumat (25/10/2019).

Surat permintaan hearing difasilitasi DPRD Banjar bertemu Wali Kota Banjar itu sudah dilayangkan pekan pertama Oktober 2019 lalu. Ironisnya, pihak DPRD Banjar tak berhasil memanggilnya (Walikota). 

Kalaupun yang hadir itu diwakilkan kepada Sekda Banjar, H. Ade Setiana dan Pj Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjar, H. Kaswad. 

Menyusul kenyataan itu, massa dari honorer yang mengatasnamakan  Aliansi Honorer Nasional Kota Banjar kecewa, melakukan walk out (WO) dan berjanji datang kembali pekan depan. 

Ketua Pimpinan Daerah Aliansi Honorer Kota Banjar, Hanasa, WO itu sebagai bentuk nyata protes, kecewa kepada DPRD Banjar yang tak berhasil memanggil atau menghadirkan Wali Kota Banjar, selaku pemegang kebijakan di Pemkot Banjar.

"Kami sangat menghargai kehadiran Pa Sekda dan ucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Banjar yang hadir. Namun, kehadirannya itu tak menyelesaikan masalah. Karena, semua kebijakan itu sepenuhnya tanggung jawab Wali Kota Banjar. Misal, terkait penerimaan CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Kota Banjar mendatang," ujar Hanasa.

Lebih lanjut dia mendesak Pemkot Banjar pada saat penerimaan CPNS dan P3K Kota Banjar memprioritaskan tenaga honorer yang sudah lama mengabdi di Kota Banjar. Baik, honorer guru maupun honorer di lingkungan OPD Kota Banjar. 

"Kami nyatakan menolak penerimaan CPNS dan P3K dari peserta umum. Kami pun menuntut tenaga honorer Kota Banjar digaji sesuai UMK Kota Banjar. Fakta dilapangan, saat ini ada honorer yang dibayar Rp 500 ribu per bulan. Sementara, pengeluaran biaya hidup dan tranportasi bisa melebihi Rp 1,5 juta per bulan, nombok dan nombok selama ini," ujar Hanasa kepada wartawan Kabar Priangan, Dede Iwan.***

Bagikan: