Pikiran Rakyat
USD Jual 14.032,00 Beli 14.130,00 | Umumnya cerah, 25.9 ° C

Belasan Ribu Siswa Harus Belajar di Lantai Hanya karena Miskoordinasi

Tommi Andryandy
PARA siswa di Sekolah Dasar Negeri Jatimulya 09, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, terpaksa belajar di lantai . Dinas Pendidikan mencatat, terdapat 715 ruang kelas SD maupun SMP yang belum memiliki meja dan kursi.*/TOMMI ANDRYANDY/PR
PARA siswa di Sekolah Dasar Negeri Jatimulya 09, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, terpaksa belajar di lantai . Dinas Pendidikan mencatat, terdapat 715 ruang kelas SD maupun SMP yang belum memiliki meja dan kursi.*/TOMMI ANDRYANDY/PR

CIKARANG, (PR).- Sebanyak 715 ruang kelas di sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) tidak memiliki bangku dan meja. Hal itu menjadi persoalan klasik yang sayangnya tidak pernah ditangani dengan tuntas.

Jika merunut pada Standar Nasional Pendidikan, yakni 28 siswa per rombongan belajar, artinya ada sekitar 17.160 siswa yang terpaksa harus belajar di lantai akibat tidak tersedianya bangku dan meja. Kondisi ini berbeda terbalik dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Bekasi yang katanya memprioritaskan dunia pendidikan.

“Jelas memang ada hal dari dunia pendidikan ini yang harus dibenahi di Kabupaten Bekasi. Ini salah satu yang sering dikeluhkan oleh warga. Kemudian saat dikonfirmasi ke dinas terkait, kondisinya memang demikian,” kata Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi, Ahmad Zamroni.

Jumlah ruang kelas tanpa bangku dan meja ini menjadi salah satu yang turut dibahas dalam pra-Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi membahasnya bersama sejumlah dinas terkait.

Dari hasil pembahasan, kata Ahmad, masalahnya ternyata bukan hanya pada keterbatasan anggaran. Namun, masalah yang juga menghambat adalah kurangnya koordinasi antara dinas yang membuat pengadaan meja dan bangku sehingga terbengkalai.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, misalnya, selaku dinas teknis yang bertugas membangun ruang kelas berpendapat bahwa meja dan bangku menjadi kewenanga Dinas Pendidikan. Sebaliknya, Dinas Pendidikan menganggap pengadaan meja dan bangku sepaket dengan pembangunan ruang kelas yang dilaksanakan Dinas PUPR.

“Ruang kelas baru banyak dibangun tapi ternyata tidak ada bangkunya. Maka sebelum minta anggaran, kami minta ini dibereskan dulu,” ucap dia.

Dinas Pendidikan akui masalah meja dan bangku akan terus ada

PARA siswa di Sekolah Dasar Negeri Jatimulya 09, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, terpaksa belajar di lantai . Dinas Pendidikan mencatat, terdapat 715 ruang kelas SD maupun SMP yang belum memiliki meja dan kursi.*/TOMMI ANDRYANDY/PR

Kepala Bidang Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Heri Herlangga, mengatakan, memang benar data mengenai jumlah ruang kelas yang tidak memiliki meja dan kursi. Ada sekitar 400 ruang kelas SD dan 315 ruang kelas SMP.

Tahun 2019, kata dia, Dinas Pendidikan telah menganggarkan Rp30 miliar untuk pengadaan meja dan kursi. Hanya saja, jumlah tersebut hanya cukup untuk 600 ruang kelas.

“Sesuai dengan rencana strategis yang dicanangkan, tahun 2020 harus sudah clear,” ucap dia.

Meski demikian, diakui Heri, persoalan kekurangan meja dan kursi ini masih akan ditemukan di Kabupaten Bekasi. Selain karena bakal banyak dibangun ruang kelas baru, alasan lainnya karena masih perlu sinkronisasi antara pembangunan ruang kelas serta pengadaan meja dan kursi.

Kan ada ruang kelas baru, tapi memang pengadaan meja dan kursi ini tidak bisa bareng dengan pembangunan ruang kelas. Kami tidak bisa mengadakan meja dan kursi sebelum ruang kelas baru itu berdiri. Khawatirnya, meja dan kursi dianggarkan tapi ternyata ruang kelas batal dibangun, jadi memang ada persoalan di sini,” ucap dia.

Sementara itu, Sekretaris Dinas PUPR, Iman Nugraha, menyatakan, pihaknya memang hanya bertugas membangun ruang kelas. Sedangkan, pengadaan isi ruang kelas baru menjadi kewenangan Dinas Pendidikan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun “PR”, persoalan bangku dan meja itu sudah terjadi sejak 2014. Pada 2017, Dinas Pendidikan mencatat bahwa Kabupaten Bekasi kekurangan 34.000 pasang meja dan kursi. Kekurangan itu terjadi lantaran pemkab gagal melaksanakan lelang pengadaan mebel sekolah.***

Bagikan: