Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Sebagian berawan, 23.4 ° C

Penutupan Tambang Batu Berdampak Luas

Hilmi Abdul Halim
PETUGAS kepolisian, dan warga Desa Sukamulya Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta berada di dekat rumah yang rusak akibat tertimpa batu besar, Selasa, 8 Oktober 2019. Kejadian itu diduga dipicu aktivitas pertambangan.*/HILMI ABDUL HALIM/PR
PETUGAS kepolisian, dan warga Desa Sukamulya Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta berada di dekat rumah yang rusak akibat tertimpa batu besar, Selasa, 8 Oktober 2019. Kejadian itu diduga dipicu aktivitas pertambangan.*/HILMI ABDUL HALIM/PR

PURWAKARTA, (PR).- PT Mandiri Sejahtera Sentra mengaku tidak melakukan sendiri seluruh aktivitas pertambangan dari mulai produksi hingga distribusi. Karena itu, penutupan operasional pertambangan di Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta dinilai menimbulkan dampak ekonomi yang luas.

Produksi batu untuk bahan material di sana juga dilakukan setidaknya oleh masyarakat dari tiga desa. "Perusahaan kami tidak full industri, ada ratusan warga yang kami beri kesempatan usaha pengolahan tambang," kata Direktur Teknik PT MSS Bambang Yudaka saat berkunjung ke kantor PR, Jumat, 18 Oktober 2019.

Pertambangan milik perusahaan tersebut mulai ditutup setelah terjadi longsoran batu raksasa beberapa waktu lalu. Kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa tapi menghancurkan sejumlah bangunan rumah dan sekolah di Kampung Cihandeulem Desa Sukamulya Kecamatan Tegalwaru.

Bambang mengatakan, masyarakat setempat biasa memproduksi bebatuan secara swadaya dengan metode manual. Mereka lalu menjual hasilnya ke toko-toko material terdekat dan pemesan dari sekitar Kecamatan Tegalwaru.

Pihak perusahaan diakui memberikan harga material tambang yang lebih murah kepada masyarakat. "Warga bisa mendapatkan keuntungan sampai Rp 500 ribu per ton dari yang mereka produksi sendiri," ujar Bambang.

Selain menyediakan lahan usaha bagi lebih dari 500 warga lokal, perusahaannya juga mempekerjakan 105 karyawan tetap. Para karyawannya diklaim berasal dari wilayah setempat hingga sekitar 80 persen di antaranya.

Apapun, hasil produksi dari PT MSS hanya dijual kepada para pelaku industri besar. Namun menurut Bambang, pengangkutan material tambang juga tidak dilakukan oleh perusahaannya melainkan ditanggung pihak pemesan atau melalui perusahaan angkutan barang.

Selain itu, Bambang menyebutkan terdapat delapan perusahaan pertambangan lain yang beroperasi di wilayah tersebut. Sehingga, perusahaannya enggan disalahkan atas kerusakan jalan dan lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang melibatkan banyak pihak.

"Kapasitas produksi kami bisa mencapai 30 ribu ton per hari dengan harga jual Rp 60 ribu per ton. Sehingga, kerugian perusahaan sekitar Rp180 juta per hari kalau tidak beroperasi seperti ini," ujar Bambang. Namun, pihaknya menyatakan akan bertanggung jawab atas longsor batu yang baru pertama kali terjadi di tempatnya.

SEJUMLAH bongkahan batu sebesar sekitar 6x5 meter menimpa bangunan di Kampung Cihandeuleum, Desa Sukamulya, Tegalwaru, Purwakarta, Jawa Barat, Rabu, 9 Oktober 2019. Sedikitnya enam rumah dan satu bangunan sekolah rusak akibat peristiwa longsoran batu tersebut yang diduga akibat aktivitas blasting atau peledakan batu oleh sebuah perusahaan penambangan pada Selasa, 8 Oktober 2019.*/ANTARA

Perusahaan tersebut tetap menerima rekomendasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menghentikan operasional pertambangan hingga enam bulan ke depan. Bambang menegaskan pihaknya juga menunggu hasil kajian lingkungan yang dilakukan pemerintah daerah.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengancam akan tetap menutup perusahaan pertambangan tersebut meskipun didukung oleh masyarakat setempat untuk tetap beroperasi. Penutupan itu tergantung hasil pemeriksaan analisis dampak lingkungan.

"Walaupun misalkan warga di situ menginginkan pertambangan dibuka tapi kalau kajian lingkungan kita tidak layak ada pertambangan kita sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku," kata Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika saat ditemui beberapa waktu lalu.

Pertimbangan lainnya kata Anne, penerimaan pajak dari pertambangan secara umum di Purwakarta tidak pernah mencapai target. Bahkan, menurut perhitungannya keberadaan pertambangan tersebut justru lebih banyak merugikan dari aspek lingkungan.***

Bagikan: