Pikiran Rakyat
USD Jual 14.039,00 Beli 14.137,00 | Cerah berawan, 26.6 ° C

Mahasiswa Minta Program Penataan PKL Dievaluasi

MAHASISWA berdemo di depan Plaza Balaikota Bogor, Rabu 16 Oktober 2019. Mereka menuntut Pemerintah Kota Bogor mengevaluasi program penataan PKL yang  merugikan Pedagang kecil.*/ WINDIYATI RETNO SUMARDIYANI/PR
MAHASISWA berdemo di depan Plaza Balaikota Bogor, Rabu 16 Oktober 2019. Mereka menuntut Pemerintah Kota Bogor mengevaluasi program penataan PKL yang merugikan Pedagang kecil.*/ WINDIYATI RETNO SUMARDIYANI/PR

BOGOR,(PR).-  Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Universitas Ibnu Khaldun Bogor meminta Pemerintah Kota Bogor untuk mengevaluasi  total program penataan pedagang kaki lima yang saat ini sedang digalakkan. Konsep penataan PKL yang sudah berjalan dinilai merugikan masyarakat kelas bawah khususnya pedagang kecil.

“Penataan PKL tidak sama sekali berpihak ke rakyat kecil,  jangan sampai penataan PKL dengan merelokasi mereka  hanya sebagai skala formalitas belaka, tapi tidak dipikirkan nasib mereka selanjutnya,” ujar Ketua Umum KAMMI UIKA Debi Firdaus dalam orasi  unjuk rasa, di depan Balai Kota Bogor, Rabu 16 Oktober 2019.

Menurut Debi, keberadaan PKL di Kota Bogor pada dasarnya adalah hak masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.   Penataan dan pemberdayaan PKL juga masuk dalam salah satu dari enam skala prioritas Pemkot Bogor.  Sayangnya, penataan tersebut terkesan hanya kejar target.

Berdasarkan, hasil investigasi KAMMI UIKA Bogor di beberapa lokasi PKL seperti di Dewi Sartika dan Taman Topi, mayoritas PKL yang dipindahkan ke lokasi relokasi mengalami penurunan omzet. Jika PKL terus merugi, kemungkinan besar mereka akan gulung tikar, dan hal tersebut sama saja membunuh PKL secara perlahan.

“Dengan  program penataan dan pemberdayaan PKL, seharusnya pedagang dibuat semakin sejahtera bukan malah merugi. Jika saat ini terjadi seperti itu, berarti ada yang salah dengan keberjalanan program penataan PKL. Jadi harus dievaluasi, jangan sampai hanya sekedar kejar target selesai, tetapi pedagang kecil harus menanggung beban,” kata Debi.

Debi sendiri  tak memungkiri jika PKL di kawasan tersebut menjadi biang kemacetan. Namun demikian, nasib PKL juga perlu dipikirkan sehingga usaha mereka tidak mati.

“Kami sadar PKL berjualan di lokasi yang salah, tetapi ketika Pemkot mengeluarkan kebijakan, tolong pastikan tempat relokasi itu dipenuhi keramaian orang, jangan sampai relokasi membuat ekonomi mereka semakin surut,” kata Debi.***

Bagikan: