Pikiran Rakyat
USD Jual 14.012,00 Beli 14.110,00 | Sebagian berawan, 23.6 ° C

Uang Pelicin Kerja Marak Terjadi, tapi tak Kunjung Ditindak

Tommi Andryandy
ILUSTRASI pungutan liar (pungli).*/DOK KABAR BANTEN
ILUSTRASI pungutan liar (pungli).*/DOK KABAR BANTEN

CIKARANG, (PR).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi menyatakan perang terhadap praktik pungutan liar terhadap para pencari kerja oleh oknum lembaga penyalur kerja. Selama ini, uang pelicin marak terjadi namun tak kunjung ditindak nyata.

“Logika sederhana begini, orang cari kerja itu untuk mendapat uang atau penghasilan. Ini bukannya mendapat uang malah dimintai uang. Ini kan lowongan kerja, bukan bayar tiket pendaftaran lomba,” kata Ketua Komisi IV, Samuel Maruli, di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Selasa, 15 Oktober 2019. 

Selama ini, praktik pungutan terhadap mereka yang tengah mencari kerja menjadi salah satu persoalan dari dunia ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi. Sebagai daerah dengan kawasan industri terbesar di Indonesia, ketenagakerjaan sudah seperti urusan wajib yang harus menjadi prioritas.

Ketenagakerjaan bahkan dapat mengimbangi persoalan di sektor infrastruktur, kesehatan hingga pendidikan.

Diakui Samuel, dalam beberapa kesempatan, pungutan dalam proses penerimaan kerja ini menjadi hal yang kerap keluhkan warga. Mereka yang hendak bekerja justru dimintai sejumlah uang sebagai salah satu “tiket” bagi mereka agar dapat diterima kerja.

“Dalam berbagai demo, yang sering saya dapati, salah satunya mereka berteriak soal pungutan liar ini. Memang ini menjadi persoalan miris yang harus ditangani secara serius dan berkesinambungan. Maka, kami bertekad ini harus tuntas, harus diberantas. Persoalan ketenagakerjaan ini memang menjadi prioritas kerja kami di Komisi IV,” ucap dia.

Dia menegaskan, saat ini pihaknya tengah meramu metode untuk memberantas praktik curang tersebut. Salah satu kunci dari pemberantasan itu yakni komitmen dan pengawasan. Pengawasan yang ketat serta inspeksi mendadak dapat menjadi senjata.

“Saat ini kami masih mengumpulkan ramuannya. Tapi, peningkatan pengawasan menjadi hal wajib untuk memberantas semua. Saya optimis dan tegaskan, pungli ini bisa diberantas,” ucap dia.

Marak terjadi

Ketua PUK dari Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) Kabupaten Bekasi, Slamet Widodo mengatakan, praktik pungutan liar marak terjadi. Bahkan, hal itu dialami anaknya yang hendak bekerja sebagai di salah satu perusahaan.

“Anak saya ditawari masuk di perusahaan, diminta Rp 4 juta sama lemabaga seperti yayasan yang mengurus rekrutmen. Sudah dibayar tapi sampai sekarang enggak kerja sama sekali,” kata dia.

Praktik ini tidak hanya menimpa dia, namun banyak pencari kerja lain yang turut tertipu. “Teman saya juga kena Rp 4 juta katanya buat syarat masuk perusahaan. Tapi enggak juga masuk. Tapi teman saya itu teguh, yayasannya terus dikejar akhirnya Rp 2 juta dikembalikan,” ucap dia.

Diungkapkan Slamet, praktik ini harus segera diberantas karena telah dilakukan di banyak perusahaan. “Selama ini sudah sering disuarakan tapi tidak ada tindakan dari pemerintah. Kalau dewan sekarang komitmenya memberantas, komitmen itu harus dijaga, direalisasikan sampai tuntas,” ujar dia.***

Bagikan: