Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Umumnya cerah, 31 ° C

Dukungan Warga Tak Pengaruhi Evaluasi Pertambangan

Hilmi Abdul Halim
SEJUMLAH bongkahan batu sebesar sekitar 6x5 meter menimpa bangunan di Kampung Cihandeuleum, Desa Sukamulya, Tegalwaru, Purwakarta, Jawa Barat, Rabu, 9 Oktober 2019. Sedikitnya enam rumah dan satu bangunan sekolah rusak akibat peristiwa longsoran batu tersebut yang diduga akibat aktivitas blasting atau peledakan batu oleh sebuah perusahaan penambangan pada Selasa, 8 Oktober 2019.*/ANTARA
SEJUMLAH bongkahan batu sebesar sekitar 6x5 meter menimpa bangunan di Kampung Cihandeuleum, Desa Sukamulya, Tegalwaru, Purwakarta, Jawa Barat, Rabu, 9 Oktober 2019. Sedikitnya enam rumah dan satu bangunan sekolah rusak akibat peristiwa longsoran batu tersebut yang diduga akibat aktivitas blasting atau peledakan batu oleh sebuah perusahaan penambangan pada Selasa, 8 Oktober 2019.*/ANTARA

PURWAKARTA, (PR).- Dukungan warga terhadap PT Mandiri Sejahtera Sentra (MSS) tak memengaruhi upaya Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk menutup perusahaan pertambangan tersebut. Penutupan itu tergantung hasil pemeriksaan analisis dampak lingkungan.

Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh pemerintah daerah setempat. Menyusul, kejadian longsor batu yang merusak pemukiman warga Kampung Cihandeuleum Desa Sukamulya Kecamatan Tegalwaru beberapa waktu lalu.

"Walaupun misalkan warga di situ menginginkan pertambangan dibuka tapi kalau kajian lingkungan kita tidak layak ada pertambangan kita sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku," kata Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, Selasa, 15 Oktober 2019.

Tim tersebut diakui masih bekerja sampai sekarang. Hasil pemeriksaan tim tersebut menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati untuk menentukan penghentian atau perpanjangan izin Amdal dari perusahaan yang bersangkutan.

Izin Amdal PT MSS diakui baru diterbitkan tahun ini. "Walaupun, di dalam klausul Amdal itu kalau di kemudian hari ada sesuatu yang tidak sesuai, kita bisa mengevaluasi bahkan memberikan teguran, membekukan yang ketiga dicabut (izinnya)," tutur Anne.

Intinya, ia menyimpulkan pemerintah daerah tidak terpengaruh terpengaruh dengan pernyataan warga. Anne meyakinkan langkah yang diambil merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam menjaga keselamatan warganya.

Anne justru menantang warga terdampak longsor untuk membuat kesepakatan lain apabila aktivitas pertambangan di sana tetap beroperasi. "Kalau misalkan dikemudikan hari terjadi lagi (bencana) seperti itu, jangan salahkan pemerintah daerah," katanya.

Sebelumnya, PT MSS mengklaim mendapatkan dukungan dari warga setempat untuk meneruskan operasional pertambangannya. Hal itu tertuang dalam surat kesepakatan ganti rugi yang ditandatangani sejumlah warga dan pihak perusahaan.

Pihak perusahaan juga telah membayarkan uang ganti rugi senilai lebih dari dua miliar rupiah kepada seluruh warga yang terdampak longsoran batu. Pemberian ganti rugi juga dilakukan secara simbolis oleh kedua belah pihak disaksikan pemerintah desa setempat pada Selasa pagi.

Salah seorang warga, Anah (29) mengaku bersedia menerima perusahaan tersebut tetap beroperasi. Asalkan, mereka bisa menjaga keamanan warga dari bencana longsor seperti sebelumnya.

Ia dan warga menolak direlokasi dari tempat tinggal yang sudah ditinggalinya sejak kecil. “Kita sudah tinggal dari kecil di sini, air nggak susah. Kalau pindah ke tempat baru nggak tahu di sana gimana nanti,” kata Anah.***

Bagikan: