Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Umumnya cerah, 28 ° C

Pemkot Tasikmalaya Minta Pemprov Jabar Bantu Penyelesaian Jalan Lingkar Utara

Bambang Arifianto
PENGENDARA melintasi proyek jalan lingkar utara di tepi Jalan Letkol Basir Surya, Kelurahan Sukanagara, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, Minggu 13 Oktober 2019. Pemkot Tasikmalaya meminta pemerintah pusat dan Provinsi Jabar membantu penyelesaian lingkar utara.*/BAMBANG ARIFIANTO/"PR"
PENGENDARA melintasi proyek jalan lingkar utara di tepi Jalan Letkol Basir Surya, Kelurahan Sukanagara, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, Minggu 13 Oktober 2019. Pemkot Tasikmalaya meminta pemerintah pusat dan Provinsi Jabar membantu penyelesaian lingkar utara.*/BAMBANG ARIFIANTO/"PR"

TASIKMALAYA, (PR).- Pemerintah Kota Tasikmalaya meminta bantuan pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat dalam penyelesaian pembangunan jalan lingkar utara di wilayahnya. Keberadaan jalan tersebut penting guna‎ mengatasi beban kemacetan setelah exit tol  Bandung-Cilacap terwujud di Kota Tasikmalaya.

Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman memastikan exit tol atau pintu keluar jalan tol Bandung-Cilacap dalam trase satu atau segmen pertama pengerjaan proyek berada di wilayah Mangkubumi. Exit tol itu tersambung langsung dengan Jalan Gubernur Sewaka. Tak hanya itu, Budi mengaku telah meminta exit tol lain di wilayah Kota Tasikmalaya selepas pengerjaan segmen pertama Cileunyi-Tasikmalaya rampung dan berlanjut ke segmen kedua, Tasikmalaya-Cilacap. Lokasi exit tol tersebut berada di kawasan kampus Universitas Siliwangi, Tamansari. Namun, kehadiran exit tol juga menuai kekhawatiran beban kemacetan Kota Tasikmalaya bertambah selepas segmen pertama selesai dan beroperasi pada April 2024.

Pasalnya,  kendaraan yang keluar tol akan masuk ke wilayah Kota Tasikmalaya. "Yang tujuan timur semua keluar (ke Jalan Gubernur) Sewaka, ya nanti kalau belum ada lingkar utara, belum selesai nanti ke kota lagi," ucap Budi selepas menghadiri pembukaan Tasikmalaya Oktober Festival 2019 di Jalan KHZ Mustofa, Minggu 13 Oktober 2019. Tak pelak, kendaraan-kendaraan yang menuju arah timur seperti Ciamis, Banjar, dan wilayah Jawa Tengah justru memenuhi Kota Tasikmalaya selepas keluar tol. Untuk itu, Budi meminta pemerintah pusat atau provinsi turut serta membantu menyelesaikan pembangunan jalan lingkar utara guna mengatasi persoalan penumpukkan kendaraan itu.

Kehadiran jalan yang membentang sepanjang empat kilometer dari Pos Angkatan Udara di Cibeureum hingga Karangresik membuat kendaraan tak perlu masuk terlalu dalam ke wilayah Kota Tasikmalaya. ‎Setelah keluar tol, kendaraan tinggal masuk Jalan Gubernur Sewaka dan Brigjen Mashudi kemudian ke lingkar utara. "Lingkar utara selesai sama Karangresik jadi enggak pernah menyinggung ke kota lagi, makanya saya minta satu jembatan dukungan pusat atau provinsi, jembatan yang panjangnya 170 meter ternyata," ujarnya. Jembatan bernama Ciloseh itu juga memiliki lebar 30 meter dan diperkirakan membutuhkan biaya Rp 150 miliar.

"‎Makanya kita sampaikan, silahkan kegiatan pusat, kegiata APBN, atau kegiatan provinsi (untuk membantu), kita penerima manfaat tetapi  itu sangat penting exit tol keluar akan jadi solusi nanti pada saat exit keluar ke Ciamis, ke Banjar. Tujuan ke timur ke Jawa Tengah cukup nanti ke lingkar utara," tutur Budi. Hal senada dikemukakan

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Adang Mulyana. Adang mengaku bersama pimpinan di Pemkot Tasikmalaya tengah mendorong penyelesaian lingkar utara. Ia memastikan kendaraan-kendaraan yang keluar tol bakal masuk ke wilayah Kota Tasikmalaya melalui kawasan Terminal Pancasila, Leuwidahu, Simpang Lima. "Otomatis jadi macet," ucap Adang. Tak pelak, dukungan pemerintah pusat atau provinsi agar lingkar utara segera rampung, diperlukan dengan pengucuran bantuan pembangunan jembatan Ciloseh.

Adang memperkirakan, total dana yang penyelesaian seluruah proyek lingkar utara mencapai sekitar Rp 250 miliar. Jika bantuan mengucur, ia menargetkan proyek lingkar utara kelar sebelum tol Bandung-Cilacap beroperasi. Adang berharap, pemerintah pusat atau provinsi bisa merespons baik keinginan penyelesaian lingkar utara tersebut. ***

Bagikan: