Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Umumnya cerah, 31 ° C

Partai Nasdem Persilakan DPRD Interpelasi Ridwan Kamil

Mochammad Iqbal Maulud
null
null

BANDUNG, (PR).- Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mempersilakan DPRD Provinsi Jabar melayangkan hak interpelasi ‎pada Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Selain untuk mempertanyakan tata kelola pemerintahan dan dugaan proyek-proyek siluman, interpelasi diperlukan untuk mengungkap kejanggalan eksistensi Tim Akselarasi Pembangunan (TAP).

Ketua Fraksi Nasdem DPRD Jawa Barat Tia Fitriani menjelaskan, Partai Nasdem sebagai partai pengusung pertama saat Pilgub Jawa Barat 2018, bertanggung jawab terhadap permasalahan antara Pemprov Jabar dengan DPRD. Terlebih, lanjut Tia, adanya keberadaan TAP yang dikabarkan bermanuver memangkas hak dan kewajiban OPD yang ada.

"Saya dengar, makanya harus dijelaskan. Kita tidak mengharamkan interpelasi. Kalau (TAP) itu sampai mengganggu institusi di Jawa Barat ini, kami bertanya," ujar Tia saat diwawancarai di ruang kerjanya pada Senin 14 Oktober 2019.

Menurut Tia, progres Pemprov Jabar di masa Ridwan Kamil menciptakan sekat yang memperuncing masalah. "Iya kan adanya TAP ini tidak ada komunikasi atau konsultasi dengan kita sejak awal. Harusnya dari kita juga unsur-unsurnya tetapi ternyata TAP ini ada tiga bagian, semakin liar lah ini," katanya.

Ciptakan kegaduhan

Tia pun menyatakan kondusivitas gubernur dengan DPRD ini seharusnya seperti suami istri. Tetapi dengan kehadiran TAP yang dinilai seenaknya justru menciptakan kegaduhan, sehingga seharusnya jika ada permasalahan dibahas bersama terlebih dahulu.

"DPRD dengan gubernur itu ibaratnya suami istri yang kurang komunikasi. Sehingga jika kurang komunikasi pasti terjadi hal yang tak diinginkan apalagi dengan kehadiran pihak ketiga. Nah kehadiran pihak ketiga ini kalau dikomunikasikan dulu kan tidak jadi masalah," ucapnya. 

GUBERNUR Jawa Barat Ridwan Kamil saat menandatangani nota kesepakatan dengan perwakilan pemerintah Republik Federal Jerman dan Konfederasi Swiss terkait sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sistem transportasi massal bernama Sutri Nama dan Indobus di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Selasa 8 Oktober 2019.*/DOK. HUMAS PEMPROV JABAR

Tia juga menambahkan untuk menciptakan kondusivitas antara gubernur dan dewan, dia menawarkan untuk membuka ruang dialog.‎ "Interpelasi itu memang hak DPRD, sebetulnya kami sebagai pengusung kalau interpelasi ini harus dilakukan maka dipersilakan. Meskipun seperti kita ketahui Partai Nasdem sebagai pengusung pertama Pak Ridwan Kamil tentunya secara totalitas kemarin memenangkan beliau," ucapnya.

Membatasi kewenangan OPD

Anggota Fraksi PKS Abdul Hadi Wijaya‎ menilai perkembangan kelompok yang mengatasnamakan kepanjangantangan gubernur yaitu Tim Akselarasi Jabar Juara (TAJJ) ‎membatasi kewenangan OPD di dinas-dinas. "Eksistensi TAJJ ini sama halnya dengan TAP," katanya.

Menurut Abdul Hadi, TAJJ ini mengganggu kedudukan para kepala dinas dan kabid-kabidnya. "Jadi mereka ini tidak nyaman karena ada dalam bayang-bayang TAJJ ini. Sedangkan dewan hanya akan berkomunikasi sesuai aturan dengan para kepala dinas," katanya.

Bahkan, manuver TAJJ ketika diverifikasi, kata Abdul Hadi, dinilai kurang menunjukan integritas. "Ketika TAJJ langsung mengatakan ‘ini dari gubernur’ dan kemudian kita tidak bisa mengkonfirmasi, menanyakan dan kemudian kita lihat ya karena yang membuat bukan orang-orang yang mengenal baik mekanisme pemerintahan Jawa Barat," ucapnya.

Akhirnya karena hal tersebut, lanjut Abdul Hadi, banyak terjadi kesalahpahaman di lapangan. "Masukan kita kepada Pemprov Jabar pada rapat-rapat resmi, jadi tidak terwujud pada pelaksanaan kerjanya. Jadi kerja dewan seolah percuma," ucapnya. ***

Bagikan: