Pikiran Rakyat
USD Jual 14.116,00 Beli 14.214,00 | Sedikit awan, 25 ° C

KPK Tegur Pemkab Bekasi

Tommi Andryandy
KOMISI Pemberantasan Korupsi meninjau pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi, Jumat, 11 Oktober 2019. Setelah tiga tahun diberi pendampingan, KPK menilai tidak ada perubahan berarti terhadap pelayanan kepada masyarakat.*/TOMMI ANDRYANDY/PR
KOMISI Pemberantasan Korupsi meninjau pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi, Jumat, 11 Oktober 2019. Setelah tiga tahun diberi pendampingan, KPK menilai tidak ada perubahan berarti terhadap pelayanan kepada masyarakat.*/TOMMI ANDRYANDY/PR

CIKARANG, (PR).- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegur Pemerintah Kabupaten Bekasi terkait komitmennya terhadap perbaikan pelayanan publik. Selama tiga tahun diberi pendampingan, KPK menilai tidak ada perubahan berarti dari sistem pelayanan yang ada.

Hal tersebut disampaikan Deputi Pencegahan Korupsi KPK, Pahala Nainggolan saat bertemu dengan sejumlah perangkat daerah di Komplek Perkantoran Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Jumat, 11 Oktober 2019. Usai pertemuan, Pahala memantau langsung pelayanan di sejumlah dinas, salah satunya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP).

Diungkapkan Pahala, KPK telah merilis delapan poin tata kelola pemerintahan yang harus dijalankan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Di antaranya supremasi hukum yang harus ditegakkan, transparansi, respon yang baik dari aparatur negara hingga pengalokasian sumber daya manusia yang baik.

Menurut Pahala, mayoritas pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat telah melaksanakan perbaikan tata kelola tersebut. 

"Ini berita buruknya. Dari 8 menu tata kelola yang dikenakan untuk semua pemda yakni 542 pemda di seluruh Indonesia, rata-rata di Jabar sudah 50 persen lebih (yang melaksanakannya) kecuali Kabupaten Bekasi, makanya kami datangi. Kami datang karena kami sayang dengan Kabupaten Bekasi," kata dia.

Salah satu yang paling disorot yakni pelayanan perizinan di DPMPTSP. Dalam operasionalnya, Pahala menilai pelayanan tidak terbuka.

Kenyamanan pun dipertanyakan lantara tidak ada nomor antrean yang disediakan. Padahal, pengurusan perizinan ini menjadi bidang yang rentan praktik korupsi.

Bahkan, mantan Bupati Neneng Hasanah Yasin beserta sejumlah pejabat Pemkab Bekasi lainnya terpaksa harus mendekam di penjara lantaran kasus suap perizinan Meikarta. Saat meninjau langsung, Pahala menyebut pelayanan yang diberikan tidak terlalu baik.

"Pelayanan terpadu tidak terlalu baik, kalau hitungannya Bekasi yang hanya beberapa kilometer dari Jakarta, orang ada uang ada, harusnya bisa lebih baik dari ini. Terutama keterpaduan data. Misalnya perizinan ngasih izin ke pengembang, namun ternyata datanya tidak masuk ke dinas-dinas lainnya. Padahal harusnya terhubung. Pelayanan ini harusnya sudah berbasis elektronik, bisa dicontoh Bogor atau Bandung," ucapnya.

Pungutan pajak tidak optimal

Selain itu, Pahala pun menyoroti pungutan pajak yang tidak maksimal, terutama pajak hotel dan restoran. Kabupaten Bekasi sebenarnya memiliki sekitar 2.000 objek pajak yang wajib dipungut.

Tapi penerimaan yang didapat justru tidak sesuai dengan jumlah objek pajak yang terdata. Penyebabnya karena keterbatasan instrumen penghitung pajak.

"Dari sekitar 2.000 wajib pungut pajak hotel dan restoran. Tapi belum sampai 200 alat elektronik yang dipasang untuk memastikan hotel, restoran dan tempat hiburan sudah membayar pajak. Itu potensinya kami pikir sangat besar bagi PAD. Maka saya sudah minta tahun depan paling tidak ada 1.000 alat yang dipasang di objek pajak. Karena tidak boleh masang sedikit. Harus banyak dengan harapan PAD meningkat drastis," kata dia.

KOMISI Pemberantasan Korupsi meninjau pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi, Jumat, 11 Oktober 2019. Setelah tiga tahun diberi pendampingan, KPK menilai tidak ada perubahan berarti terhadap pelayanan kepada masyarakat.*/TOMMI ANDRYANDY/PR

Optimalisasi penerimaan ini, lanjut dia, bakal berdampak positif baik bagi pembangunan daerah maupun aparat pemerintahan.

"Itu bisa memperbaiki tunjangan pegawai, perbaikan penghasilan. Saya pun minta TPP jangan dibagi rata. Untuk pelayanan publik, ULP dan inspektorat harus ditambah. Ada beberapa yang perlu penekanan agar kerja perform. Pemasangan alat itu harus lebih cepat karena melihat dari berbagai daerah kenaikannya minimal 20 persen. Kalau di mall ada 100 objek ya harus dipasang semua," ucap dia.

Aset belum tersertifikasi

Kemudian, Pahala pun mempertanyakan banyaknya aset Pemkab Bekasi yang belum bersertifikat. Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sedikitnya 900 aset belum bersertifikat. 

"Aset pemda yang sertifikasi yang harus dipercepat. Pemda menargetkan 250 sertifikat tapi kami minta minimal itu 500 aset agar nanti di 2021 sudah klir. Kabupaten Lebak 700 sertifikat bisa dia selesai dalam satu tahun. Saya ingatkan 2021 semua lahan milik pemda sudah harus disertifikatkan," ucap dia.

Sertifikat itu pun berlaku bagi fasilitas sosial dan umum dari pengembang yang harus diserahkan pada pemerintah daerah. "Ini harus dikoordinasikan saat buat perizinan Dinas PUPR,  pemukiman dan periznan harus tahu jadi bisa dikoordinasikan dan bisa ditagihkan lahan fasos fasumnya. Sekali lagi harus ada perbaikan berarti di Kabupaten Bekasi," ucapnya.

Menanggapi teguran yang disampaikan KPK, Sekretaris Daerah Uji mengatakan hal tersebut akan menjadi catatan Pemkab Bekasi untuk melakukan perbaikan. "Pada prinsipnya apa yang disampaikan akan menjadi perbaikan bagi kami. Sejumlah perbaikan terus dilakukan untuk lebih baik lagi," ucapnya.***

Bagikan: